Redaksi : SuaraBojonegoro
SuaraBojonegoro.com – Praktik pengepul minyak mentah di kawasan sumur tua Wonocolo, Bojonegoro, kian meresahkan. Para penambang rakyat yang seharusnya menjual hasil produksinya melalui jalur resmi ke BUMD Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) untuk kemudian disalurkan ke Pertamina, justru digoda dengan harga lebih tinggi oleh pengepul. Minggu (24/08/2025)
Perbedaan harga ini memicu dilema di tingkat penambang, memilih jalur resmi dengan harga rendah, atau mengambil risiko hukum dengan menjual ke pengepul. Padahal regulasi sudah sangat jelas.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Sumur Marginal dan Sumur Tua menegaskan bahwa pengelolaan sumur tua hanya bisa dilakukan melalui kerja sama resmi antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan BUMD, koperasi, atau UMKM. Bahkan Pasal 15 huruf i mewajibkan hasil produksi minyak bumi dari sumur tua diserahkan kepada kontraktor pengelola wilayah kerja. Pelanggaran atas aturan ini diancam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam huruf j.
Tidak hanya berhenti pada jalur pengepulan. Di lapangan, praktik penyulingan minyak mentah menjadi solar secara ilegal juga marak. Aktivitas ini sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan jelas melanggar peraturan perundang-undangan.
PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas menegaskan, kegiatan pengolahan hanya boleh dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia dengan izin usaha dari Menteri ESDM. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pasal 23 ayat (2) “Kegiatan usaha hilir hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah”. Sanksinya pun berat. Pasal 53 menyatakan “Setiap orang yang melakukan pengolahan tanpa izin usaha, dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling tinggi Rp50 miliar.”
Dengan demikian, penyulingan minyak mentah menjadi solar di Wonocolo tanpa izin bukan hanya praktik liar, melainkan tindak pidana serius yang merugikan negara, merusak lingkungan, sekaligus membahayakan keselamatan masyarakat.
Editorial ini menegaskan, keberadaan BUMD seperti BBS bukanlah masalah utama. Justru para pengepul dan penyuling ilegal lah yang menjadi aktor pengacau tata kelola energi rakyat. Namun demikian, pemerintah pusat dan daerah tidak boleh menutup mata terhadap keluhan penambang terkait rendahnya harga jual resmi. Mekanisme harga harus dievaluasi agar lebih adil, sehingga penambang tidak lagi tergoda jalur ilegal.
Penertiban pengepul, pemberantasan penyuling ilegal, serta evaluasi mekanisme harga resmi adalah keharusan. Dan yang terpenting, kesejahteraan penambang rakyat tetap harus menjadi tujuan utama dalam tata kelola energi nasional.
Perlu diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Timur tahun 2024, laba bersih BBS terus menurun drastis, tahun 2021 sebesar Rp 5.616.633.973, tahun 2022 Rp 4.305.417.908, dan tahun 2023 tinggal Rp 1.012.305.208. Artinya, dalam tiga tahun, laba bersih BBS menyusut lebih dari Rp 4,6 miliar atau sekitar 82 persen. Penurunan paling tajam terjadi pada 2023, ketika laba anjlok hingga -76,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (Red*)








