Reporter : Tim Redaksi
SuaraBojonegoro.com – Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), untuk program bantuan sosial (Bansos) kepada buruh pabrik rokok dan petani tembakau, akan dikucurkan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bojonegoro senilai Rp. 34,1 Miliar, kepada para penerima dana tersebut yang merupakan karyawan atau pekerja di perusahaan tembakau atau pabrik rokok.
Disampaikan oleh Agus Susetyo Hardiyanto selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Bojonegoro, bahwa anggaran bansos yang berasal dari DBH CHT tahun 2025 ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2024, karena penerima semakin bertambah sehingga juga membutuhkan data pekerja yang harus dilakukan verifikasi, selain itu juga data petani tembakau guna menetapkan jumlah bantuannya.
“Adapun penerima bantuan sosial DBH-CHT ini, menurut Peraturan Bupati (Perbup) yang diusulkan oleh buruh rokok, juga pegawai atau karyawan atau pekerja di pabrik rokok, selain karyawan pekerja linting rokok,” Ujarnya.
Sementara itu, DBH CHTberasal dari upaya dan peran Bea cukai dalam melaksanakan proses pengambilan setelah ada setoran ke Kas Negara oleh pihak perusahaan rokok, lalu dana tersebut dikembalikan ke daerah, sesuai dengan Pasal 66 UU Cukai dan peraturan Kementerian Keuangan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bojonegoro, Iwan Hermawan.
“Kita Bea Cukai dalam DBH CHT dimulai sejak proses pungutan. Setelah pengusaha rokok dan industri hasil tembakau menyetor cukai ke kas negara, dana itu kemudian dikembalikan ke daerah, kemudian diberikan kepada apenerima.manfaat,” Terang Iwan Hermawan. Kamis (21/8/2025).
Dilanjutkan oleh Iwan Hermawan bahwa Pada saat sudah kembali ke pemda, maka itu sudah menjadi DBH CHT. Pemain utamanya adalah pemda yang memiliki dan mengelola, baik provinsi, kabupaten, atau kota, namun Bea Cukai tetap terlibat dalam dua program sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2025.
“Sosialisasi ketentuan UU Cukai serta pemberantasan barang kena cukai hasil tembakau ilegal yang tertera pada PMK Nomor 16 tahun 2025 harus tetap kita ikutvterlibat yaitu dalam pelaksanaanya sebagai pendamping berbagai kegiatan baiknsosialisasi maupun operasi,” Terangnya.
Adapun target penerimaan cukai hasil tembakau di wilayah Bojonegoro dan Tuban ditetapkan Rp3,4 triliun, dengan realisasi hingga Juli mencapai Rp2,1 triliun. Dari jumlah itu, kontribusi terbesar berasal dari 24 pabrik rokok di Bojonegoro dan dua pabrik di Tuban.
“Kami berharap dengan langkah kongkret dari Bea cukai melakukan kegiatan bersama pemkab Bojonegoro baik sosialisasi maupun razia rokok ilegal, dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan guna untuk mereka para penerima manfaat melalui bantuan sosial,” Pungkasnya. (Red*)








