SuaraBojonegoro.com — Universitas Bojonegoro (Unigoro) berkolaborasi dengan DPD Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Sarasehan Peran Hukum dan Pemerintahan dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia di Hall Suyitno Bojonegoro, pada Minggu (4/12/24). Seminar tersebut diikuti oleh anggota Hipakad, mahasiswa, dan masyarakat umum. Ada dua pemateri yang dihadirkan dalam sarasehan ini. Yakni Mahmudi, S.Sos., MM., selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro, serta Drs. Didi Suryadi selaku Ketua DPD Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Jawa Timur. Sementara Dr. Freddy Poernomo, SH., MH., anggota Komisi A DPRD Jawa Timur menjadi keynote speaker.
Ketua DPD Hipakad Jatim, Dr. Arief Januwarso, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya mengingatkan untuk waspada terhadap penyebaran berita bohong (hoax). Sehingga masyarakat harus bisa mengidentifikasi kebenaran setiap berita yang dibaca. “Minimal kita perlu mengetahui darimana berita itu berasal. Karena saat ini banyak sekali hoax yang beredar dan perlu berhati-hati jika sumber beritanya tidak jelas,” tutur pria yang juga Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro.
Hal senada juga disampaikan oleh Freddy. Meskipun dirinya termasuk dalam generasi boomer, dia juga memperhatikan dinamika generasi muda ketika berinteraksi di media sosial. Menurut politisi partai Golkar ini, Perlu pendidikan karakter atau budi pekerti untuk menghindari perbuatan radikalisme, terorisme, dan konflik sosial. Dia berharap, generasi muda saat ini mampu mewarisi semangat juang 1945, serta mempunyai pemikiran cerdas dan inovatif agar mewujudkan SDM yang unggul. “Diperlukan pemikiran yang besar untuk membangun bangsa. Pancasila juga tetap diperlukan sebagai basis sekaligus orientasi berpikir dan bertindak,” terangnya.
Sementara itu, Didi menilai seiring dengan masifnya penggunaan media sosial, tanpa disadari muncul ancaman non militer yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. “Contohnya seperti HP ini yang dapat digunakan sebagai media penyebaran hoax. Untuk bela negara di era sekarang tidak harus dalam pertempuran seperti orang-orang jaman dulu. Namun bisa dilakukan dari hal-hal sederhana seperti senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Serta khusus bagi pemuda, kita harus belajar dan memahami sejarah kebangsaan. Karena itu adalah satu hal penting untuk bela negara,” paparnya.
Mahmudi juga menambahkan, saat membaca berita jangan terburu-buru untuk share link atau menginformasikan kepada orang lain sebelum membaca sampai tuntas. Para peserta juga diminta untuk memperhatikan sumber berita tersebut berasal. Terutama apakah media massanya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. “Di era digital ini, kita punya PR untuk terus menggaungkan gerakan lawan berita hoax untuk mempersatukan bangsa dan menjaga nama NKRI,” pungkasnya. (din/red)
