SuaraBojonegoro.com – Prodi ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi di Gedung Fakultas Ekonomi, pada Rabu (1/11/2023). Kuliah praktisi kali ini mengusung tema Strategi Pembangunan Ekonomi Bojonegoro. Prodi tersebut menghadirkan Ike Widiyaningrum, S.Sos., MM., selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro sebagai pemateri.
Dekan Fakultas Ekonomi Unigoro, Hartiningsih Astuti, SE., MM., meminta kepada para mahasiswa untuk memanfaatkan momen kuliah praktisi ini dengan sebaik-baiknya. “Terlebih APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Bojonegoro mencapai Rp 7 Triliyun, tapi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) juga besar sebanyak Rp 3,2 Triliyun. Inilah momen untuk menguji kekritisan teman-teman agar tahu kondisi dan rencana Pembangunan Bojonegoro ke depan,” tuturnya dalam sambutan.
Di hadapan para mahasiswa, Ike memaparkan, sebelum merancang strategi pembangunan daerah, kita harus mengetahui profil daerah. Contohnya Bojonegoro memberi kontribusi 30 persen minyak dan gas (migas) kepada negara dan menjadi lumbung pangan nomor tiga se provinsi Jawa Timur. Ike melanjutkan, strategi pembangunan daerah juga harus mengikuti indikator kinerja daerah.
“Ada tujuh indikator kinerja daerah, pertumbuhan ekonomi, gini ratio, capaian kinerja penanganan kemiskinan, indeks williamson, inflasi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan tingkat pengangguran terbuka,” paparnya.
Pejabat yang tinggal di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas ini mengungkapkan, PR utama Kabupaten Bojonegoro saat ini adalah mengurangi dominasi pemasukan dari sektor migas. “Industri migas itu kan sifatnya fluktuaktif, terkontraksi, dan jika hasilnya turun otomatis bisa drop. Maka kita mendorong sektor pertanian dan industri untuk bisa memberi pemasukan dalam porsi yang lebih besar di saat harga migas turun,” ungkap Ike.
Beberapa strategi pembangunan ekonomi Bojonegoro yang dibeberkan oleh Ike ada enam poin. Antara lain peningkatan produksi pertanian, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, membangun konektivitas wilayah, sinergitas mendukung proyek strategis nasional (PSN), peningkatan pendidikan, serta peningkatan IPM sektor kesehatan.
“Karena tantangan ke depan semakin turunnya lifting minyak dan menurunnya dana bagi hasil (DBH) migas. Yang bisa kita lakukan adalah optimalisasi PAD (pendapatan asli daerah) dengan menggali sumber pendapatan lain seperti pajak, retribusi, maupun sumber pendapatan lain,” pungkas Ike. (Lis/Red)
