Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Pemkab (Pemkab) Bojonegoro, yang akan memberikan hibah Combine menuai kontroversi. Pemberian hibah combine, tersebut dinilai baik dan bagus bagi mereka yang menerima saja. Sabtu (23/09/23).
Hal ini disampaikan Lulus Setyawan, selaku Ketua Rejo Semut Ireng Bojonegoro Timur. Menurutnya pemberian hibah combine hanya memberi manfaat bagi kelompok dan tidak menyentuh para petani secara langsung. Dirinya menyakini, hibah Combie oleh Pemkab Bojonegoro, tidak mungkin dirasakan oleh petani.
“Yang jelas tidak mungkin. ya hanya individu,” kata ketua yang bergerak di bidang pendampingan di perhutanan sosial ini.
Bagi para petani, lanjutnya, jika ingin memanfaatkan Combie, para petani harus menyewa dari kelompok tani dengan harga sewa per-sak atau per-glangsing dengan 15 ribu. Dirinya mengakui dengan mesin Combie, pekerjaan petani lebih dipermudah, Akan tetapi cos biaya bagi para petani akan bertambah.
“Bagi kami sangat mengurangi perputaran ekonomi. Hanya mereka-mereka yang yang punya Combie saja yang bisa buruh,” ujarnya.
Dengan adanya Combie, lanjutnya, justru akan mengurangi para pekerja lokal. Lulus Setyawan, menjelaskan dimasa sebelum panen, para tengkulak sudah menebas padi para petani sehingga dengan adanya Combie justru akan mempermudah para tengkulak.
“Hanya tengkulak dan kelompok yang diuntungkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Lulus Setyawan, menuturkan jika yang dibutuhkan bagi para petani saat ini adalah bantuan pupuk dan bibit. Pemkab Bojonegoro, dengan APBD yang melimpah dirinya berharap agar ada bantuan yang nyata bagi para petani.
“Kalau toh yang dibantu petani, ya yang nyata-nyata saja. Artinya (bantuan.red) petani secara menyeluruh baik itu pupuk maupun bibit atau pendampingan agar hasilnya lebih maksimal dan paling harus diperjuangkan itu adalah pupuk urea dan phonska,” tambahnya.
Dirinya membandingkan Kabupaten Bojonegoro, dengan Kabupaten Blora yang mana di Kabupaten Blora petani hutan bisa mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Bojonegoro.
“Saya nggak tahu yang salah yang mana,” pungkasnya. (Bim/red).
