SUARABOJONEGORO.COM – Disinyalir keberadaan rentenir di Kabupaten Bojonegoro sudah ada sejak puluhan tahun silam. Praktik pemberian pinjaman dengan persyaratan mudah dan cepat menjadi cara memperdayai pedagang kecil, sekalipun bunga yang diberikan mencekik.
Problema inilah yang ditangkap pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup), Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk menyiapkan program peningkatan kemampuan bisnis bagi usaha Ultra-Mikro, dan pengembangan kualitas bisnis UMKM melalui insentif fiskal. Bentuknya berupa penjaminan kredit perbankan, dan non-perbankan, secara mudah, dan cepat dengan bunga ringan.
Bagi pedagang kecil di Pasar Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, meminjam di rentenir telah menjadi kebiasaan turun temurun, dan sulit dihindari.
“Sejak zaman nenek dan kakek saya, rentenir yang biasa disebut bank titil ya sudah ada,” kata Kepala Desa Tanjungharjo, Suyono, kepada wartawan, Kamis (10/5/2018).
Sejak menjabat kepala desa periode pertama, Pemerintah Desa Tanjungharo dan koperasi unit desa (KUD), sudah berupaya memutus rantai pinjam meminjam dari rentenir dengan cara memberikan bunga rendah. Akan tetapi para pedagang justru banyak yang tidak membayar angsuran dan modal Rp 40 juta milik desa tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Akhirnya ya mereka balik lagi pinjam bank titil,” ungkapnya.
Pihak desa sudah pernah menertibkan transaksi yang dinilai merugikan pedagang, namun gagal karena jumlah rentenir sangat banyak.
Para pedagang lebih memilih pinjam di bank titil karena sistemnya beda dengan lembaga perbankan lainnya. Bank titil selalu menagih angsuran setiap hari, dan pencairannya dianggap gampang.
“Kalau ada bank yang mau beri pinjaman dengan bunga ringan, saya sangat setuju,” ungkapnya.
Pihaknya akan membantu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) apabila akan memberi bantuan modal kepada para pedagang kecil, agar mereka bisa beralih dari bank titil.
“Harapannya para pedagang tidak lagi bergantung dengan rentenir,” tukasnya.
Sementara itu, petugas Pasar Dander, Kecamatan Dander, Sugeng Suprayitno, mengungkapkan, setiap pukul 03.00 WIB, melihat 10 hingga 15 rentenir yang berkedok koperasi datang untuk menagih cicilan kepada para pedagang.
“Banyak di sini, tiap pagi sudah banyak yang nagih di pedagang,” sambungnya dikonfirmasi terpisah.
Meskipun ada unit BPR dan BRI di pasar itu, namun belum memberikan dampak bagi para pedagang. Mereka lebih memilih pinjam di rentenir karena merasa dipermudah persyaratannya.
“Pinjam limaratus ribu saja bisa pakai KTP,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya sangat setuju jika kedepan ada pinjaman modal dengan bunga ringan dan proses yang mudah. Ini sebagai upaya untuk menyelamatkan para pedagang yang kebanyakan gulung tikar, gara-gara hanya untuk bayar hutang.
“Saya berharap, Pemkab kedepan bisa turun tangan dengan menyiapkan sistem baru permodalan kepada para pedagang,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan, kedepan akan memaksimalkan peran BPR agar mempermudah persyaratan pengajuan pinjaman dengan bunga sangat ringan kepada pedagang kecil, agar mereka tidak lagi pinjam modal ke rentenir.
Selain itu, mantan Sekda Bojonegoro ini, juga akan memberikan edukasi dan meningkatkan kemampuan usaha (bisnis) kepada pedagang kecil. Melalui cara itu bisa lebih berdaya dan mampu mengembangkan usahanya.
“Agar pedagang juga bisa mengembalikan pinjaman yang diberikan BPR. Sehingga sama-sama diuntungkan, pedagang mendapat pinjaman modal yang mudah dengan bunga ringan, dan BPR juga dapat untung, tidak ada kredit macet,” jelas birokrat yang sudah 32 tahun mengabdikan diri di Pemkab Bojonegoro ini. (lis)
