Reporter : Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Kenaikan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh pemerintah RI dinilai masih kurang tepat saatnya, karena Indonesia baru saja melewati musibah nasional yaitu dengan adanya dampak Pandemi Covid 19, dan masyarakat masih berupaya bangkir dari persoalan ekonomi secara global, hal itu disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto.
Menurut Sukur Priyanto bahwa Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.
“Tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” paparnya pria yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Senin (5/9/2022).
Dia juga menanyakan ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang kemana?
Menurutnya Kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah
“Dua tahun terkini karena Covid 19 hantaman gejolak ekonomi yang terjadi sangat menganggu perekonomian masyarakat mestinya harus dijadikan pertimbangan utama pemerintah,” tambah Sukur Priyanto.
Dijelaskan oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bojonegoro ini bahwa Selain kenaikan tarif harga listrik, LPG dan juga pajak sangat memperngaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Belum lagi harga kebutuhan yang dipastikan ikut melonjak sehingga stabilitas perekonian akan terganggu, “sudah pasti harga harga kebutuhan masyarakat yang lain akan ikut melonjak seiring kenaikan harga BBM tersebut,” jelasnya
Sukur meminta pemerintah pusat harus mengkaji dan mengevaluasi kenaikan harga BBM tersebut agar tidak menganggu stabilutas perekonomian masyarakat khusunya tingkat bawah. (Sas/Red)
