Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Samudi, mempertanyakan kegiatan Musrenbang yang digelar di Kecamatan Kedungadem. Senin (14/02/22).
Dirinya mempertanyakan kegiatan Musrenbang yang dianggapnya hanya sebagai kegiatan seremonial saja. Hal ini berdasarkan program Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang mana dalam pelaksanaannya tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa.
“Yang dapat BKD hanya itu-itu saja. Buat apa kalau kita membuat ini (musrenbang.red) kalau sudah ditentukan dari atas,” katanya.
Dihadapan Camat Kedungadem dan para kepala desa se-kecamatan Kedungadem, pria yang akrab disapa Mbah Gundul ini menegaskan jika pemerintah daerah serius ingin pembangunan yang merata seharusnya program BKD ini dapat dirasaka oleh seluruh 419 desa.
“Program BKD ini sejak 2019 seharusnya ini sudah merata di semua desa. Dua tahun selesai,” ujarnya.
Menurutnya program BKD tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Pasalnya untuk program BKD tahun depan pun dirinya sudah menegang data mana-mana saja yang akan memperoleh bantuan tersebut. Selain itu dirinya juga menegaskan jika banyak persolan dari bawah lantaran tebang pilih program BKD.
“Contohnya Desa Babat yang dapat 3 Milyar. Sedangkan desa saya hanya sebagai lewatan sehingga makin memperparah jalan desa saya,” tegasnya.
Dirinya berharap kepada pihak kecamatan setempat untuk menyampaikan keluhannya kepada bupati Bojonegoro. Bahkan secara lantang, Samudi menyatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro adalah Pemerintahan bukan kerajaan.
“Ini (Bojonegoro.red) bukan kerajaan,” ucapnya.
Sementara itu Anang Prasetyo Adi, selaku Kabid Litbang BAPPEDA, dalam kesempatan yang sama menyatakan membenarkan pernyataan Kades Kepohkidul yang mana Desa Kepohkidul belum pernah dapat BKD. Dirinya akan memprioritaskan Desa Kepohkidul dan akan mengawalnya.
“Dan minta semua mengawalnya termasuk pak camat,” pungkasnya. (Bim/Sas).
