SUARABOJONEGORO.COM – Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyerapan gabah saat musim panen dirasa lebih menguntungkan. Melalui lembaga usaha desa ini ada sistem bagi hasil, dan keuntungan yang diberikan kepada petani lebih besar dibandingkan harga yang diberikan para tengkulak.
Skema bisnis BUMDes dan koperasi desa yang ditawarkan pasangsn Cabup dan Cawabup, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, itu kini mulai diharapkan petani untuk segera terwujud. Terlebih desain usaha tersebut, merupakan program untuk mengatasi problema pertanian.
Salah satu BUMDes yang sudah menjalankan usaha tersebut adalah BUMDes Jaya Makmur Desa Katur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bisnis BUMDes sekitar Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu itu mulai merambah sektor pertanian.
Konsepnya yang digunakan melakukan kerjasama dengan beberapa petani dalam menampung hasil panen. Terutama pada saat musim penghujan yang membuat kualitas gabah menurun.
“Kalau kualitas gabahnya turun, kami tampung dulu. Kemudian diproses menjadi kering giling,” kata Sekretaris BUMDes Jaya Makmur, Mualim, kepada wartawan, Rabu (28/3/2018).
Setelah menjadi gabah kering giling, baru dijual saat harga naik hingga Rp5.000 per kilogram. Beras tersebut kemudian dijual kepada beberapa lembaga yang sudah bekerjasama dengan BUMDes Jaya Makmur.
“Hasilnya ya bagi dua. Petani akan mendapat untung lebih dari penjualan melalui BUMDes,” tandasnya.
Kedepan BUMDes Katur Jaya Makmur menargetkan dapat menjangkau seluruh petani yang ada di wilayah Desa Katur. Karena, sementara ini hanya mampu menampung 30 ton gabah dari sebagian petani.
“Keterbatasan itu karena terbentur modal,” ucap Mualim.
Oleh sebab itu pihaknya berharap, kepada Pemkab Bojonegoro kedepan bisa memberikan bantuan modal untuk kemajuan BUMDes. Agar bisa membantu para petani dari jerat tengkulak yang kerap mempermainkan harga pada masa panen.
Penyerapan gabah petani melalui BUMDes ini mendapat dukungan dari Kelompok Tani Subur Satu, Desa Ringintunggal, Kecamatan Gayam. Wadah yang menampung para petani itu menilai, dengan dilibatkannya BUMDes akan memutus matai rantai tengkulak yang merugikan petani.
“Pelibatan BUMDes maupun koperasi ini sudah menjadi harapan kami semua sejak dulu,” tegas Ketua Kelompok Tani Subur Satu, Fatkhurrohman, dikonfirmasi terpisah.
Jika mengandalkan pemerintah, menurut dia, terlalu sulit. Karena Bulog sudah mematok harga gabah sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700 per kilogram.
Menanggapi hal itu, Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyatakan, kedepan akan memberikan kemudahan akses permodalan kepada BUMDes dan Koperasi melalui perbankan maupun lembaga keuangan. Tujuannya, agar kedua lembaga tersebut mampu membantu petani, dan mengembangkan diri dengan mengelola sejumlah usaha yang digeluti warga.
“Harapan kita kedepan, BUMDes dan Koperasi ini bisa menampung hasil usaha-usaha warga. Dengan begitu dapat menumbuhkan perekonomian di tingkat desa dan menjadikan masyarakat semakin tangguh ekonominya,” pungkas mantan Sekda Bojonegoro tersebut. (*/red)
