Reporter: Sasmito
SuaraBojonegoro.com – Keseriusan Fraksi Partai NasDem Bojonegoro dalam mengawal transparansi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, Ketua dan anggota fraksi ini meminta Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, hari ini Rabu (8/7/2020).
Seperti ditulis media ini, sebelumnya Ketua Fraksi NasDem Bojonegoro, Sri Sudarumiati telah menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasar LHP BPK RI 2019.
Anggota Fraksi NasDem ini bertemu Imam Solikhin sebagai Ketua DPRD setempat siang ini sesudah agenda Paripurna Dewan yang membahas Raperda Disabilitas, Ketenagakerjaan dan BUMDeea.
“Sebagai tindak lanjut predikat WTP Bojonegoro pada LHP BPK tahun 2019, kita segera meminta waktu kepada Pak Ketua untuk mendapatkan dokumen itu,” terang Sri Sudarumiati.
Menurut Ketua Fraksi NasDem ini, sebagai partai bertagline Restorasi Gerakan perubahan, partai mengamanahkan pada fraksi dan dirinya untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas semua kegiatan ekskutif seperti halnya APBD yang notabene adalah milik rakyat.
Politisi perempuan ini juga menyampaikan bahwa pimpinannya welcome terhadap permintaan fraksinya dan justru segera memberikan berkas dokumen LHP BPK RI 2019 ini kepada semua anggota DPRD Bojonegoro melalui dokumen sofcopy di group aplikasi WhatsApp. Dirinya juga mendorong semua lembaga baik ekskutif maupun lembaganya untuk terus membuka kran keterbukaan informasi publik kepada semua lini.
“Dokumen itu adalah hak semua anggota DPRD, jadi tak ada masalah jika suatu fraksi atau anggota DPRD meminta berkas dokumen itu,” pungkas politisi ini mengutip apa yang disampaikan Imam Solikhin selaku pimpinan Dewan. (Lis/Sas)
