Reporter: Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Pertumbuhan ekonomi migas di Kabupaten Bojonegoro melambat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni sebesar 4,41%. Namun untuk pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kenaikan sebesar 5,66% pada tahun 2018. Senin (30/12/19).
“Ini berarti program pembangunan di Kabupaten Bojonegoro telah mampu menggerakkan sektor-sektor till dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, dalam refleksi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2019.
Selain itu, dirinya juga menegaskan jika Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani yang mengacu pada kemampuan beli petani yaitu kemampuan pendapatan yang diterima petani untuk memenuhi konsumsinya. Perkembangan NTP Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sebesar 105,52 sedangkan tahun 2019 diproyeksikan menigkat menjadi 106,40.
“Nilai NTP terbesar adalah sub sektor peternakan sebesar 107,55 sedangkan NTP. Sedangkan terendah adalah subsektor hortikultura sebesar 104,89%. Ini berarti pada tahun 2019 petani relative lebih sejahtera dengan melihat dari analisa angka NTP yang diproyeksikan,” katanya.
Sedangkan pada angka pengangguran mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2018 yakni sebesar 0,49 %. Pencapaian indikator tersebut diklaim tidak lepas dari dukungan dan komitmen dari tujuh misi bupati dan wakil bupati Bojonegoro dan diwujudkan dalam bentuk Sapta Dada Kridha (tujuh belas prioritas pembangunan) yang kesemuanya difokuskan untuk menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi disparitas antar wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Peningkatan Sapta dasa Kridha tersebut antara lain peningkatan infrastruktur dan layanan dasar terus dilaksanakan diantaranya melalui peningkatan jalan sepanjang 135 kilometer pada tahun 2019,” ujarnya.
Begitu juga dengan kondisi jembatan pada tahun 2018 sebesar 79% menigkat menjadi 85% sebagai dampak dari pembangunan dan pemeliharaan jembatan yang dilakukan. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar yang awalnya pada tahun 2018 sebanyak 770 unit menigkat menjadi 1057 unit yang lokasinya menyebar di seluruh kabupaten Bojonegoro.
“Upaya meningkatkan kondisi rumah masyarakat miskin agar layak huni, aman dan memenuhi syarat kesehatan, maka pemkab melakukan peningkatan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni,” jelasnya.
Melalui program Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding (Aladin) tersebut yang awalnya hanya 631 unit menigkat menjadi 1.711 unit dengan alokasi dana Rp36,6 miliar. Program penguatan dan pengembangan usaha untuk badan usaha milik desa dengan memberikan bantuan keuangan untuk 92 BUMDES.
“Program petani mandiri dengan anggaran 40 miliar pada tahun 2019 untuk 207 poktan. Penerima dengan kartu tercetak sejumlah 8.953 kartu,” pungkasnya.
Sedangkan untuk pemberdayaan usaha mikro melalui program pedagang produktif dengan memberikan layanan permodalan kepada pedagang mikro dan ultra mikro maksimal Rp25 juta dan tahun 2019 ini kartu tercetak sejumlah 8.004 kartu dengan realisasi akses permodalan sebesar Rp4 miliar. (Bim/red).
