suarabojonegoro.com – “Pancasila adalah dasar sekaligus ideologi mulia bagi bangsa kita, maka wajib hukumnya sebagai warga negara kita harus memahami betul nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” papar Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, Drs. H. Budi Irawanto. MPd pada Agenda Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Desa Kedewan, Bojonegoro (27/07/2017).
Di hadapan ratusan petani di Kedewan, Bojonegoro, Wawan menerangkan bahwa, Agar lebih mudah memahami Pancasila, kita dapat mengingat 3 Hal Yaitu Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Prinsip yang relevan saat ini adalah nasionalisme yaitu, Pancasila sebagai dasar utama bangsa kita, maka kita semua yakin bahwa persatuan adalah keharusan dan perpecahan bangsa tidak boleh terjadi,” Tegasnya.
Wawan juga menjelaskan bahwa agenda sosialisasi 4 Pilar MPR ini adalah ruang yang bermanfaat untuk menjabarkan Pancasila kepada masyarakat.
Sementara itu Abidin Fikri, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mengatakan bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara yang mempersatukan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. “Pancasila lah yang dapat mengutuhkan negara kita,” tegas Abidin.
Anggota Komisi IX DPR RI dari daerah pemilihan Bojonegoro-Tuban ini menjelaskan, bahwa Penggali Pancasila, yaitu Bung Karno menyampaikan gagasannya hadapan sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 yang agendanya membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Bung Karno memberi nama lima dasar falsafah Indonesia merdeka dengan nama Pancasila.
“Sebagaimana disampaikan Bung Karno, dasar Negara yang kita butuhkan ialah pertama, harus satu dasar yang mempersatukan. Kedua, satu dasar yang memberi arah bagi perikehidupan Negara kita itu. Katakanlah dasar statis, di atas mana kita bisa hidup bersatu dan dasar dinamis ke arah kita harus berjalan, juga sebagai Negara,” Papar Abidin.
Menurut Abidin, kini tugas dan tanggung jawab kita adalah, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dapat diaplikasikan ke dalam seluruh bidang kehidupan. “Misalnya menyangkut bidang pertanian, dimana petani menjadi aktor utama pembangunan pertanian maka kebijakan pertanian harus bernilai keadilan sosial, bahwa sesuai konstruksi berdirinya Negara Indonesia Merdeka yang didasarkan atas Pancasila, khususnya Sila ke-5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung prinsip yang menghendaki tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka,” jelasnya.
Lebih lanjut Abidin menjelaskan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu, bagaimana tiap-tiap perumusan kebijakan, khususnya bidang pertanian harus berpijak pada nilai-nilai ideologi Pancasila. (Ney/Lis)
