Reporter : Sasmito
SuaraBojonegoro.com – Tiga Fraksi di lembaga DPRD Bojonegoro, Dari sejumlah 8 Fraksi melakukam aksi Walk Out dari rapat Paripurna DPRD Bojonegoro terkait Pembentukan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) karena alasan sudah tidak ada kesepakatan lagi dalam musyawarah oembentukan AKD di lembaga DPRD Bojonegoro, Selasa (27/9/19).
Tiga Fraksi yang walk out tersebut diantaranya adalah Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem Perindo, ketiganya merasa tidak dihargai dan tidak pernah diajak komunikasi dengan semua Fraksi yang ada di lembaga DPRD Bojonegoro.
Ketua Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera, Suyuthi mengatakan bahwa sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi terkait pembentukan dan pemilihan ketua AKD, sehingga mereka tidak harus mengikuti rapat karena berjalan tidak sesuai kesepahaman fraksi yang lain.
“Karena tidak bisa dikomunikasikan, dan pimpinan DPRD sudah tidak bisa menerima musyawarah dari 3 fraksi, terkait pilihan Ketua BK atau AKD, dan kami harus Walk Out,” Kata Suyuthi.
Dikatakan juga, Sebenarnya pihaknya tidak pernah diajak komunikasi sebelumnya untuk pembentukan AKD dan diduga sudah ada ploting atau pembagian jatah untuk ketua AKD di lembaga DPRD.
“Harapannya tidak ada voting, musyawarah Mufakat, karena musyawarah sudah tidak bisa, dan dugaan sudah ada gambaran bahwa semua sudah ada jatah yang sudah di bagi oleh 5 fraksi,” Lanjut Suyuthi.
Sementara itu ketua Fraksi PPP, Choirul Anam mengatakan bahwa pihaknya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Suyuthi bahwa mendukung musyawarah tanpa harus voting, sesuai keinginan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD saat pertemuan sebelum rapat dimulai.
“Harusnya kita semua ini diajak komunikasi, tanpa harus meninggalkan anggita fraksi yang lain, Sepertinya ketiga Fraksi tidak di butuhkan sepertinya tidak di akomodir,” Jelas Choirul Anam.
Senada juga disampaikan ketua Fraksi Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia, Tri Sudarmiati bahwa pihaknya juga tidak pernah diajak komunikasi sehingga merasa ditinggalkan dan tidak dihargai.
Kondisi demikian, ketiga fraksi ini seharusnya jabatan di AKD harus diratakan dan tidak dimonopoli oleh beberapa fraksi saja, sehingga apa yang menjadi amanat wakil rakyat bisa terlaksana yaitu memeperjuangkan aspirasi rakyat secara merata.
Sebelumnya rapat Paripurna dalam rangka pembentukan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dihentikan hingga 10 menit karena harus dilakukan pertemuan antar pimpinan dengan Ketua Fraksi di DPRD Bojonegoro, akhirnya rapat dilanjutkan sesuai agenda semula, untuk membentuk AKD, dan terjadilah walk out oleh 3 fraksi di lembaga DPRD Bojonegoro. (Sas*)
