Pertahankan Predikat ZI, Polres Bojonegoro Dapat Apresiasi dari Deputi pelayanan Publik Kemen PAN dan RB

SuaraBojonegoro.com – Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Polri telah memberikan dampak positif khususnya bagi Polres Bojonegoro. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, melakukan kunjungan kerja ke Polres Bojonegoro, Senin (5/8/2019).

Dalam kunjungannya tersebut, pejabat di Kemenpan RB itu mengecek sejumlah fasilitas pelayanan publik di Polres Bojonegoro dan mall pelayanan publik milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Di Polres Bojonegoro Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA diterima langsung Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli beserta Para Pejabat Utama (PJU) Polres Bojonegoro langsung menuju ke ruang Madrim Command Centre (MCC).

Sebagai Unit kerja yang sudah meraih predikat Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Polres Bojonegoro memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat akan dapat diraih untuk menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).

Baca Juga:  Amankan Lokasi Konferwil XXII PW IPNU Jawa Timur Polres Bojonegoro Sterilisasi Area 

Kepada media ini Deputi pelayanan Publik Kemen PAN dan RB Ibu Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA menyatakan bahwa mengapresiasi atasPeningkatan fasilitas pada ruang Pelayanan masyarakat menjadi nilai plus dalam menjaga dan mempertahankan predikat yang sudah diraih Polres Bojonegoro.

“Untuk saat ini Polres Bojonegoro sudah mendapat predikat Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), kita berusaha mempertahankan predikat ZI dan WBK untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dengan cara memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Polres dan Polsek-polsek,” jelas Ary Fadli kepada awak media.

Meraih predikat WBK bukan akhir dari perjuangan pembangunan Zona Integritas (ZI) tapi justru merupakan permulaan memasuki tahap pembuktian komitmen perubahan dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). (Lis/SB)