Oleh: Apringga Zakki Fardani
Presiden Joko Widodo, dalam salah satu upayanya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, juga telah menetapkan peta jalan “Making Indonesia 4.0” sebagai salah satu agenda nasional bangsa. Hal tersebut juga didukung oleh berbagai kalangan di dalam negeri, namun dalam rangka meraihnya, ada berbagai hal yang perlu dibenahi, antara lain adalah mutu sumber daya manusia (SDM) domestik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menekankan pentingnya aspek pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang kerap digaungkan pemerintah. Untuk itu, ujar dia, Indonesia sudah selayaknya bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah asing untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, sekaligus memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan SDM dalam mempercepat transfer kemampuan.
Pemerintah RI, dalam berbagai kesempatan melalui ucapan penjabatnya, juga telah menegaskan bahwa Indonesia memfokuskan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai salah satu bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi dan menyambut industri 4.0. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin dalam acara bincang-bincang di Manado, Sabtu (27/10), mengingatkan bahwa Industri 4.0 membutuhkan SDM yang unggul dan andal sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Guna mempercepat pengembangan SDM itu, maka perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan dunia pendidikan.
Pemerintah telah menyiapkan sebuah badan yang akan mengurus peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang terdiri dari tiga unsur pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan. Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azzam mengatakan, perekonomian ke depan akan sangat bergantung pada keterampilan SDM.
Saat ini pembentukan badan tersebut tengah digodok di tingkat Kementerian Koordinator.
Bob pun mengaku belum mengetahui pihak mana yang nantinya akan menjadi leader badan tersebut. Ditemui dalam kesempatan sama, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyampaikan, rapat siang ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. “Pak Presiden kan minta agar terkait dengan SDM berkualitas ini, kita lebih fokus dan massif,” ucap Hanif. Hanif mengatakan, sektor mana saja yang dijadikan prioritas harus diketahui semua untuk penyediaan pelatihan vokasional maupun pendidikan vokasional. Hanif menambahkan, pemerintah juga tengah menyusun skema agar sektor privat juga bisa menyediakan pelatihan kerja untuk pengembangan SDM.
Sedangkan Anggota Komisi X DPR Esti Wijayati menyatakan kurikulum di Nusantara harus dipersiapkan dengan baik agar dapat benar-benar menghadapi Revolusi yang telah dicanangkan pemerintah. Esti Wijayanti dalam rapat kerja dengan Menristekdikti Mohamad Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10), menginginkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk melakukan langkah-langkah yang tepat dan komprehensif.Ia mempertanyakan itu karena sebanyak 88 persen dari pengangguran terbuka saat ini adalah sarjana, perlu ada langkah yang benar untuk memperhatikan hal tersebut.
Hal itu, ujar dia, agar dunia pendidikan ke depannya mampu menciptakan lulusan yang bisa bersaing di dunia bisnis saat ini. Untuk itu, ia juga menginginkan agar Kemenristekdikti juga mampu memberikan pemerataan pendidikan yang berkualitas, termasuk ke daerah perbatasan atau daerah tertinggal.Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat Musrenbang Regional Jawa dan Bali yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (17/10) mendorong adanya perubahan kurikulum pendidikan sebagai modal menghadapi dunia bisnis ke depannya.
Menurut Ganjar Pranowo, peningkatan kapasitas SDM saat ini menjadi poin penting bagi Indonesia, karena itu peningkatan SDM sektor pendidikan melalui kurikulumnya harus melakukan akselerasi dengan zaman secara cepat.Karena itu, Ganjar mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan politis terkait langkah pendidikan tersebut, antara lain dengan mengubah kurikulum dengan cepat dan memberi insentif.Tidak hanya dalam kurikulum formal, dari segi inovasi bisnis, lembaga seperti Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) juga mendorong berbagai “start up” atau perusahaan rintisan sektor ekonomi kreatif untuk siap menghadapi dunia bisnis ke depannya.
Wakil Kepala Bekraf Ricky Pesik dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (19/10), menyatakan, dalam mempersiapkan hal tersebut, pihaknya meluncurkan program BE-X, yaitu program akselerasi ‘start up’ yang fokus terhadap pembentukan ‘team founder’ yang siap berteknopreneur, khususnya dalam menghadapi Industri 4.0.Dengan berbagai lini telah memiliki strategi guna mencapai cita-cita, maka diperlukan langkah yang tepat dan sinergi yang baik untuk benar-benar dapat merealisasikannya. (*)
*) Penulis adalah Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang
