SuaraBojonegoro.com – Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mendapat apresisiasi dari pemerintah provinsi hingga pusat. Sepanjang bulan Mei sampai November 2025 ini, Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih 16 penghargaan.
Penghargaan pertama diraih Pemkab Bojonegoro dibidang Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2 Mei 2025. Laporan keuangan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 11 kali berturut-turut.
Kemudian, pada 26 Mei 2025, Kabupaten Bojonegoro kembali memperoleh penghargaan dibidang Pendidikan dan Pengembangan SDM Aparatur. Kabupaten dinobatkan sebagai pemerintah daerah dalam penyerapan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) calon guru melalui seleksi ASN PPPK Guru tahun 2023 dan 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Kemendikbud.
Dilanjutkan penghargaan dibidang Kinerja, Tata Kelola, dan Kepemimpinan di sektor BUMD, khususnya BUMD Perbankan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari Majalah Top Bussines bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), Jakarta, pada 28 April 2025.
“Bojonegoro mendapat Top BUMD Awards 2025 BPR Bintang 5, Golden Trophy Top BUMD Awards 2025, dan Top Ceo BUMD 2025,” kata Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah (Prokopim) Bojonegoro, Teguh Aris Setyobudi.
Teguh menjelaskan, penghargaan lainnya yang didapat Pemkab Bojonegoro adalah dibidang Bidang Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Setyo Wahono-Nurul Azizah dari JTv, pada 1 Juli 2025. Kabupaten Bojonegoro dinilai memiliki inovasi dan komitmen kuat dalam ketersediaan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Penghargaan berikutnya yang diterima Pemkab Bojonegoro di bidang Manajemen ASN dan Tata Kelola Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan seleksi ASN dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), pada 24 Juli 2025. Kabupaten Bojonegoro dinobatkan sebagai Instansi daerah dan mitra fasilitator titik lokasi mandiri BKN pada seleksi calon ASN tahun anggaran 2024.
“Pada tanggal 29 Juli 2025, Pemkab Bojonegoeo kembali dapat penghargaan Paritrana Award Tahun 2024 di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Pekerja, dan Tata Kelola Pemerintahan terkait Perlindungan Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Teguh.
Apresiasi juga diberikan Jawa Pos Radar Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro mendapat Radar Award sebagai pemberdayaan masyarakar desa dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan inovasi sosial. Penghargaan diterima pada 26 Agustus 2025.
Selanjutnya, pada 12 September 2025, Kabupaten Bojonegoro berhasil menyabet penghargaan fesyar regional jawa. Kabupaten Bojonegoro mendapat Juara III inkubasi usaha syari’ah dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa. Penghargaan ini di bidang Ekonomi Syariah, Inkubasi UMKM, dan Inovasi Usaha Syariah.
Pemkab Bojonegoro, lanjut Teguh, juga mendapat penghargaan bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, serta Kolaborasi TNI–Pemerintah Daerah dalam Program TMMD dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI pada 17 September 2025.
“Penghargaan ini diberikan karena pelaksanaan program TMMD di Bojonegoro berjalan sukses,” tegasnya.
Pemkab Bojonegoro juga menerima penghargaan Investment Award 2025 di bidang Investasi Daerah, Pelayanan Perizinan (PTSP), dan Inovasi Tata Kelola Layanan Publik. Bojonegoro mendapat juara Harapan II di kategori Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota se- Jawa Timur. Penghargaan diberikan digelaran Jatim Fest 2025, pada 1 Oktober.
Penghargaan lain tingkat provinsi juga diraih Pemkab Bojonegoro di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kolaborasi Keamanan Terpadu. Bojonegoro dinobatkan Terbaik IV lomba Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur tahun 2025.
“Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jatim pada 5 November 2025 di Hall Grand City Surabaya,” ucap Teguh.
Keberhasilan Pemkab Bojonegoro menurunkan angka stunting di wilayahnya juga mendapat apresiasi dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Wapres Gibran memberikan penghargaan di bidang Kesehatan Masyarakat, Gizi Anak, dan Pembangunan SDM melalui program percepatan penurunan stunting kepada Kabupaten Bojonegoro, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 12 November 2025.
Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga dapat penghargaan e-Catalog e-Purchasing Award 2025 tingkat Jatim. Bojonegoro dinobatkan sebagai juara 2 di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis digital, transparansi anggaran, dan inovasi e-purchasing pada 19 November 2025.
Sementara pada 25 November 2025, Kabupaten Bojonegoro meraih dua penghargaan tingkat Provinsi Jatim dibidang berbeda. Pertama, Penghargaan di bidang Transportasi, Mobilitas, dan Pelayanan Publik dalam mendukung kelancaran pergerakan masyarakat. Bojonegoro dinilai berhasil sebagai daerah pendukung program kelancaran mobilitas terbanyak.
Kedua, Pemkab Bojonegoro dapat penghargaan di bidang Digitalisasi Pemerintahan, Elektronifikasi Transaksi, Tata Kelola Keuangan Daerah, dan Inovasi Layanan Publik. Penghargaan diberikan oleh tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2ED) Jatim.
Sebagai penutup bulan November 2025, Pemkab Bojonegoro meraih Penghargaan Pemerintah Kabupaten/Kota Kategori Informatif dengan nilai 98,70. Penghargaan diserahkan oleh Komisioner KI Jawa Timur, Yunus Mansyur Yasin, dan diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “KI Award” Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, Sabtu, (29/11/2025) malam, di Hotel Aston Bojonegoro.
Keberhasilan penerapan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bojonegoro, diperkuat oleh dua desa yang turut meraih Kategori Pemerintah Desa Informatif, yakni Desa Tikusan, Kecamatan Kapas (nilai 96,11) dan Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu (nilai 95,30). Penghargaan desa diserahkan oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, dan diterima masing-masing oleh kepala desa.
Bupati Setyo Wahono menegaskan, Pemkab terus mendorong seluruh organisasi perangkat darrah (OPD) hingga pemerintah desa agar semakin terbuka dan informatif.
“Keterbukaan informasi telah membantu kami menyelesaikan banyak persoalan. Ini menjadi semangat kami untuk terus memperbaiki layanan informasi bagi masyarakat,” tandasnya. (Lis/red)
