Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro menyatakan telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog pada Tahun Anggaran 2025, Rabu (11/11/2026).
Kepala Dinkes Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyampaikan bahwa tindak lanjut telah dilakukan atas sejumlah catatan pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2026 atas Laporan Keuangan (LK) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 di Dinas Kesehatan.
“Nggih, sudah ditindaklanjuti,” ujar Ninik Susmiati melaui pesan Whatsapp.
Temuan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari penggunaan perangkat yang sama untuk mengakses akun E-Katalog oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia, belum tersedianya dokumen pendukung analisis kewajaran harga, hingga ketidaksesuaian jumlah dan spesifikasi barang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.
Selain itu, Ninik mengungkapkan bahwa temuan BPK tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnya.
“Jadi evaluasi dan perbaikan kami ke depan,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, BPK mengungkap sejumlah permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog di lingkungan Dinkes serta beberapa unit kerja di bawahnya.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga mencatat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp605.425.228,65. LHP menyebutkan bahwa pihak penyedia telah menyetorkan seluruh nilai tersebut ke Kas Daerah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masing-masing Puskesmas pada 11 Mei 2026.
Atas sejumlah permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog. PPK juga diminta menyusun kertas kerja yang memuat analisis kewajaran harga dan spesifikasi barang, serta memastikan penyedia yang dipilih memiliki kapasitas dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan.
Meski Dinkes menyatakan telah menindaklanjuti temuan tersebut, hingga berita ini ditulis, Ninik belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk tindak lanjut yang telah dilakukan, termasuk langkah evaluasi internal. (Why/Red)








