Sekdes se-Bojonegoro Dibekali Tata Kelola Keuangan Desa dan Sinkronisasi Pembangunan 2027

SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar bimbingan bagi seluruh Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Bojonegoro, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Malowopati tersebut mengusung tema Optimalisasi Peran Sekretaris Desa dalam Tata Kelola Keuangan Desa dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat membuka kegiatan menyampaikan, forum tersebut menjadi momentum yang ditunggu pemerintah desa. Menurutnya, tata kelola pemerintahan desa yang baik dan sehat membutuhkan harmonisasi serta sinergi antara kepala desa dan sekretaris desa.

“Tugas sekdes ialah membantu kepala desa. Maka komunikasi, sinergi sangat diperlukan dengan kepala desa,” ujar Setyo Wahono.

Bupati juga menegaskan, sekretaris desa memiliki peran penting dalam administrasi pemerintahan desa. Di antaranya mengoordinasikan tata naskah dinas, surat-menyurat, administrasi umum, serta menyusun dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan desa.

Baca Juga:  Ditarget 5.000 Hektare Untuk Lahan Tebu di Bojonegoro Guna Program Bongkar Ratoon

“Kata kunci desa dalam hal tata kelola dan administrasi adalah peran sekretaris desa,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan arah pembangunan Pemkab Bojonegoro sekaligus peran pemerintah desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Nurul juga menyampaikan hasil evaluasi Kementerian Sosial terkait BPNTD dan BPNT.

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah dan desa melakukan penyesuaian prioritas pembangunan di tengah penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) migas akibat kebijakan pemerintah pusat.

“Mengingat adanya penurunan DBH migas dari kebijakan pemerintah pusat, maka perlu memprioritaskan beberapa sektor yang langsung berdampak pada masyarakat. Seperti sektor pertanian, kesehatan, serta infrastruktur dan sektor prioritas lainnya,” jelasnya.

Baca Juga:  ADD Di Bojonegoro Dipangkas, Forum Sekdes Ini Tanyakan Regulasi Keabsahan Surat Sekda

Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para sekretaris desa mengenai tata kelola keuangan desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Menurutnya, penyelarasan RKPDes dengan arah pembangunan kabupaten penting dilakukan agar program pembangunan di tingkat desa dapat berjalan searah dengan prioritas Pemkab Bojonegoro.

“Desk RKPDes sudah dilakukan selama dua minggu. Ini untuk menyelaraskan pembangunan di desa dengan pemerintah kabupaten,” terangnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat pemahaman mengenai tugas dan kewenangan desa dalam setiap tahapan tata kelola kegiatan di desa.

Kegiatan diikuti seluruh sekretaris desa se-Kabupaten Bojonegoro. Turut hadir perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Lis/Red)