SuaraBojonegoro.com | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kemajuan kerja hingga triwulan III dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025). Salah satu yang ia sampaikan adalah data penanganan penyelesaian, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan hingga November 2025 yang sudah mencapai 99,45%.
“Untuk penyelesaian penyelesaian, perkara, dan konflik pertanahan itu, dari target 2.002, sudah terselesaikan sebanyak 1.991 kasus pertanahan atau 99,45% dengan proyeksi 100%,” ungkap Menteri Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.
Selain penanganan penyelesaian, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN juga memaparkan kemajuan beberapa program strategi lainnya yang dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program Akses Reforma Agraria telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK), yaitu setara 93,27% dari total target 9.542 KK. Sementara untuk program pendaftaran tanah ulayat, dari target 15 bidang, sudah terealisasi 17 bidang terdaftar atau 113,33%.
“Kami berharap agar dapat melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025 dengan baik, dengan kekuatan, serta mendapat dukungan sekaligus pendampingan dari para Pimpinan dan semua Anggota Komisi II yang terhormat,” kata Menteri Nusron mengakhiri laporannya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Ass Sadikin, yang dalam kesempatan ini memimpin rapat, menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program kerja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN. “Kami Komisi II DPR RI senantiasa memiliki komitmen untuk terus mendukung penuh, apa yang mau dikerjakan oleh para mitra kerja kita, tanpa kecuali mendukung anggaran yang dibutuhkan,” tutupnya.
Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rapat juga dihadiri secara berani oleh satuan kerja
