Progres Infrastruktur RSUD Padangan 10 Persen, Komisi C DPRD Bojonegoro Minta Kepastian Operasional RSUD Kalitidu

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

SuaraBojonegoro.com – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kesiapan operasional rumah sakit umum daerah (RSUD). Dua hal yang menjadi pembahasan yakni progres pekerjaan infrastruktur RSUD Padangan yang dilaporkan baru mencapai 10 persen serta rencana alokasi anggaran Rp7,4 miliar untuk RSUD Kalitidu dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027.

 

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi C DPRD Bojonegoro bersama Dinas Kesehatan dan jajaran direksi rumah sakit umum daerah, Senin (10/11/2026).

 

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan APBD 2026 adalah progres sejumlah pekerjaan infrastruktur bidang kesehatan yang dinilai masih rendah.

 

Salah satunya pekerjaan fisik di RSUD Padangan dengan nilai anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, progres pekerjaan tersebut baru mencapai 10 persen.

 

“Yang menjadi perhatian kami terkait realisasi anggaran tahun 2026, khususnya urusan kesehatan, adalah beberapa pekerjaan infrastruktur di OPD kami yang progresnya masih sangat rendah. Tadi ditemukan pekerjaan fisik di RSUD Padangan yang progresnya baru 10 persen,” ungkap Ahmad Supriyanto.

Baca Juga:  Ketua Komisi C : Kinerja Dinas Pendidikan Bojonegoro Jangan Asal-asalan

 

Menurutnya, capaian tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut dengan mencocokkan progres fisik, tahapan pekerjaan, jadwal kontrak, realisasi pembayaran, serta kemungkinan kendala teknis maupun administratif.

 

Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Komisi C berencana melakukan kunjungan lapangan sekaligus meminta penjelasan dari penyedia jasa dan pihak pemerintah terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.

 

“Makanya salah satu hasil rekomendasinya, teman-teman Komisi C pasca-rapat kerja akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengecek progres yang baru 10 persen ini. Kita akan meminta penjelasan kepada pihak ketiga maupun pemerintah,” ujar politisi Partai Golkar yang akrab disapa Mas Pri tersebut.

 

Selain mengevaluasi pekerjaan di RSUD Padangan, Komisi C juga membahas rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp7,4 miliar dalam RAPBD 2027 untuk pembangunan lanskap dan pagar RSUD Kalitidu.

 

Dalam pembahasan tersebut, Mas Pri meminta pemerintah daerah menyusun perencanaan secara jelas dan terukur, terutama mengenai target kesiapan hingga jadwal operasional rumah sakit.

Baca Juga:  Sidak Komisi C, Temukan Dugaan Penyimpangan Bantuan BPNT

 

Menurutnya, alokasi anggaran lanjutan perlu disertai tahapan dan jadwal yang pasti. Dengan demikian, pembangunan fasilitas pendukung dapat berjalan searah dengan rencana pemanfaatan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

 

“Kita ingin memastikan kalau tahun 2027 dipasang anggaran lagi untuk memulai operasional rumah sakit Kalitidu, teman-teman Komisi C memastikan kira-kira eksekutif itu memasang timeline, time schedule operasional. Jangan sampai ketika dipasang anggaran di tahun 2027 kemudian tidak jelas lagi mau operasional kapan,” ujarnya.

 

Mas Pri menegaskan, perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan harus mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Terlebih, anggaran yang dialokasikan merupakan uang masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

 

“Ini uangnya masyarakat dan anggarannya tidak kecil,” tandasnya.

 

Melalui evaluasi tersebut, Komisi C DPRD Bojonegoro mendorong agar pelaksanaan pekerjaan infrastruktur kesehatan di RSUD Padangan dapat berjalan sesuai ketentuan, sementara rencana pembangunan lanjutan RSUD Kalitidu disertai kepastian tahapan dan target operasional.