SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong penguatan kolaborasi bersama ulama untuk menghadapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (5/9/2026).
Nurul Azizah mengatakan, tantangan pembangunan yang dihadapi Bojonegoro cukup kompleks. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah juga mengalami penurunan. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama.
“PR kita masih banyak. Karena itu, ulama dan pemerintah harus terus bersinergi, terutama dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang ada,” ujar Nurul Azizah.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang membutuhkan keterlibatan bersama, antara lain pencegahan HIV/AIDS, penanganan anak tidak sekolah, serta berbagai persoalan sosial lainnya.
Salah satu perhatian Pemkab Bojonegoro adalah masih adanya 5.199 anak tidak sekolah (ATS). Pemerintah menargetkan sebagian dari mereka dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
Nurul Azizah berharap pada 2026 setidaknya 50 persen anak tidak sekolah dapat kembali mengenyam pendidikan. Untuk mewujudkannya, ia mengajak pengurus MUI tingkat kecamatan ikut membantu melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Terlebih, sejumlah pengurus MUI memiliki lembaga pendidikan formal maupun keagamaan yang dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Kami berharap MUI Kecamatan yang memiliki lembaga pendidikan formal maupun keagamaan dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam melakukan pendekatan dan pendampingan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan kondisi keuangan daerah. Kemampuan APBD Kabupaten Bojonegoro disebut mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6 triliun pada 2026. Untuk 2027, APBD diproyeksikan berada di kisaran Rp5 triliun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan program prioritas.
“Dengan kondisi anggaran yang menurun, tentu kita harus menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, serta kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Di bidang kesehatan, Pemkab Bojonegoro terus mengembangkan layanan di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, di antaranya layanan kemoterapi, jantung terpadu, dan stroke. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat ke luar daerah.
Pemkab juga berencana meningkatkan kapasitas layanan hemodialisis atau cuci darah. Sementara akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tetap menjadi perhatian, dengan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp248 miliar.
Selain mendorong peran sosial, Nurul Azizah juga menyampaikan pentingnya perlindungan bagi para pengurus MUI Kecamatan.
Menurutnya, para pengurus MUI merupakan bagian dari masyarakat yang selama ini berkhidmat dan memberikan pengabdian kepada umat. Karena itu, pemerintah mendorong agar mereka mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Pengurus MUI Kecamatan adalah orang-orang yang berkhidmat untuk umat. Karena itu, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan juga penting,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro KH. Alamul Huda mengatakan, MUI terus melakukan penguatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan pelayanan digital menggunakan website resmi MUI Bojonegoro.
MUI juga menyiapkan buku panduan bagi seluruh pengurus sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan program organisasi, termasuk bagi pengurus di tingkat kecamatan.
“Buku panduan ini nantinya menjadi pedoman dan penjabaran SOP. Kami mohon seluruh pengurus MUI dapat mempelajari dan melaksanakan kegiatan pembinaan berdasarkan buku panduan tersebut, sehingga semuanya dapat berjalan dengan jelas dan terarah,” kata KH. Alamul Huda.
Ia menambahkan, dinamika sosial, budaya, ekonomi, hingga politik menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama. Menurutnya, pemerintah dan ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana Bojonegoro tetap kondusif.
“Apapun situasi yang terjadi di luar maupun di sekitar kita, mari bersama-sama berintegrasi dan berkomitmen untuk menjaga Bojonegoro agar tetap aman, damai dan sentosa,” ungkapnya.
KH. Alamul Huda berharap pengurus MUI di seluruh kecamatan semakin aktif menjalankan peran pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama.
Pengukuhan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, khususnya di tengah keterbatasan anggaran dan semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah.
Alternatif judul yang lebih “menggigit”:
5.199 Anak Bojonegoro Tak Sekolah, Wabup Ajak MUI Turun Tangan
APBD Bojonegoro Menyusut, Wabup Nurul Azizah Perkuat Sinergi dengan Ulama
MUI Kecamatan Dikukuhkan, Wabup Bojonegoro Titip Persoalan Sosial kepada Ulama
Wabup Nurul Azizah: APBD Menurun, Kolaborasi Ulama dan Pemerintah Harus Diperkuat
Ulama dan Pemerintah Diminta Bersinergi, 5.199 Anak Tak Sekolah Jadi Perhatian
Pengurus MUI se-Bojonegoro Dikukuhkan, Wabup Soroti 5.199 Anak Tidak Sekolah
Di Tengah APBD Menurun, Wabup Bojonegoro Ajak MUI Jadi Penguat Persoalan Sosial
(Red)
