Penghargaan Ombudsman, 3 Instansi di Bojonegoro Raih Predikat Pelayanan Sangat Baik

SuaraBojonegoro.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam memangkas birokrasi yang berbelit dan menciptakan transparansi berbuah manis. Tiga unit kerja strategis di bawah naungan Pemkab Bojonegoro resmi dianugerahi penghargaan oleh Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2025.

Penghargaan prestisius tersebut diumumkan langsung di tengah suasana khidmat apel bersama ASN di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu (25/02/2026). Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, yang memimpin apel tersebut menyebut pencapaian ini sebagai bukti nyata transformasi birokrasi di “Bumi Angling Dharma”.

Berdasarkan hasil penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, tiga instansi berhasil menembus zona hijau dengan kategori Kualitas Pelayanan Sangat Baik.

Baca Juga:  Lingkar Selatan Bojonegoro dan Jalan Panjang Pemerataan Ekonomi

RSUD Padangan mencuri perhatian dengan keluar sebagai jawara melalui skor tertinggi, yakni 95,75. Tak hanya unggul secara angka, rumah sakit ini juga mengukuhkan diri sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini menandakan sistem pencegahan gratifikasi dan efisiensi layanan kesehatan di sana telah berjalan secara sistematis.

Berikut adalah rincian rapor emas ketiga instansi tersebut:

 

Dalam sambutannya, Sekda Edi Susanto memberikan apresiasi tinggi kepada para pimpinan instansi yang telah bekerja keras melakukan pembenahan internal. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik di Bojonegoro kini tidak lagi stagnan.

​”Capaian ini adalah bukti bahwa pelayanan kita bukan sekadar jalan di tempat, tapi terus merangkak naik menuju standar kelas atas,” tegas Edi di hadapan ratusan ASN.

Baca Juga:  Warga Muhammadiyah Bojonegoro Merayakan Idul Fitri di 82 Titik Lokasi Shalat Ied

 

​Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kini tengah memasang target tinggi. Dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang saat ini berada di kategori BB (78,38), keberhasilan tiga instansi ini diharapkan menjadi trigger bagi OPD lainnya. Ambisinya jelas: membawa Bojonegoro meraih predikat Kategori A dalam waktu dekat.

​Prestasi ini menjadi pesan kuat bagi masyarakat bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas pungli bukan sekadar mimpi, melainkan standar baru di Kabupaten Bojonegoro. (Lis/Red)