Pencairan BKKD Bojonegoro Kini Satu Tahap, Oktober Ditarget Terserap 100 Persen

SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menerapkan mekanisme baru dalam pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Jika sebelumnya pencairan dilakukan secara bertahap, kini bantuan tersebut dapat dicairkan satu kali secara utuh atau 100 persen. Rabu (23/9/2026).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bojonegoro menyesuaikan pengelolaan keuangan desa dengan dinamika kebutuhan di lapangan serta perkembangan regulasi. Selain itu, mekanisme baru ini diharapkan membuat pengelolaan BKKD lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penguatan mekanisme tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan BKKD hari kedua yang digelar di Lantai IV Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda serta kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, perubahan mekanisme pencairan BKKD dilakukan di tengah penyesuaian kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

Meski terjadi penurunan kemampuan APBD, Pemkab Bojonegoro tetap mempertahankan komitmen terhadap pembangunan desa. Menurutnya, dukungan anggaran untuk desa tetap menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga pelosok wilayah.

Baca Juga:  Budi Irawanto : Soal BKKD, Camat, PMD, PU Harus Ikut Bertanggungjawab

“Pemkab Bojonegoro dalam merealisasikan program harus selalu patuh regulasi. Hasil evaluasi kita hari ini, penyerapan BKKD dipermudah cukup satu kali tahap pencairan 100 persen. Targetnya di Oktober sudah bisa diserap langsung secara utuh,” ujar Nurul.

Ia meminta Tim Pelaksana (Timlak) di masing-masing desa dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Hal tersebut dinilai penting agar proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKKD berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

“Kami minta Tim Pelaksana (Timlak) difungsikan dengan baik agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar,” tegasnya.

Nurul juga memaparkan bahwa alokasi BKKD dari Pemkab Bojonegoro kepada desa terus berlanjut dari tahun ke tahun. Dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan, kebijakan pencairan BKKD sebesar 100 persen dalam satu tahap menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa.

Baca Juga:  Cegah Masalah Hukum, Pemkab Bojonegoro Perkuat Pengelolaan BKKD

“Komitmen Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati luar biasa dalam memperhatikan desa. Meskipun anggaran APBD mengalami penurunan, Pemkab Bojonegoro tetap memberikan bantuan anggaran yang sangat signifikan untuk perlindungan dan kemajuan masyarakat desa,” kata Djoko.

Ia menegaskan, perubahan mekanisme pencairan tersebut juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2024 telah disesuaikan dengan mekanisme pencairan BKKD satu kali.

Karena itu, Djoko mengingatkan seluruh aparatur pemerintah desa dan Timlak agar tidak mengabaikan aspek administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemkab juga meminta proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran BKKD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mekanisme pencairan satu tahap ini, pemerintah daerah berharap dana BKKD dapat segera dimanfaatkan desa untuk melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara tepat sasaran, sekaligus tetap menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (Lis/Red)