BK DPRD Akan Panggil Oknum Anggota F PKB Yang Fotonya Viral, Praktisi Hukum Katakan BK Harus Gunakan Ahli Telematika

oleh -
oleh

Reporter : Sasmito Anggoro

SuaraBojonegoro.com – Setelah melakukan rapat internal dengan tertutup oleh BK (Badan Kehormatan) DPRD Kabupaten Bojonegoro yang akan melakukan pemanggilan oknum anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang wajahnya mirip dengan foto dalam video yang kemudian diunggah di Tiktok dan menjadi viral karena ada tulisan yang menyatakan terkait seseorang yang wajahnya mirip ADP dengan salah satu oknum anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB.

“Kita akan panggil oknumnya untuk kita lakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari kebenaran adanya foto dalam gambar Vidio yang viral tersebut karena menyebut institusi DPRD Bojonegoro,” Ujar Wahyuni Susilowati selaku ketua BK DPRD Bojonegoro, Rabu (26/4/2023).

Ketua BK DPRD Bojonegoro ini menyayangkan sikap Foto yang ada di video tersebut yang kemudian viral sehingga mencoreng nama lembaga Dewan terhormat ini.

“Kami akan lakukan klarifikasi terlebih dahulu baru kemudian mengambil langkah, baik akan menggunakan ahli telematika atau bagaimana untuk memastikan foto dalam Video tersebut,” Tambahnya.

Moch Mansur Ketua Peradi (Perhimpunan Advokad Indonesia) Cabang Bojonegoro juga angkat bicara dalam persoalan tersebut, bahwa terkait polemik adanya klarifikasi dalam postingan klarifikasi akun tiktok tersebut yang menyebutkan bahwa foto adalah editan, maka untuk menganalisa video yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro harus melalui ahli telematika.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bojonegoro harus menghadirkan ahli telematika, hal ini penting untuk memastikan video itu asli atau editan,” Kata Mansur kepada Media SuaraBojonegoro.com, Rabu (26/4/2023).

Masih menurut Moch Mansur bahwa selain memanggil anggota DPRD yang bersangkutan, Badan Kehormatan juga harus menghadirkan ahli telematika untuk membuktikan kebenaran video tersebut, karena dalam gambar video tersebut jelas ada foto ada bayangan di cermin belakang, sehingga agar tidak ada banyak asumsi kebenarannya BK juga harus bersikap tegas dan bijak, karena hal ini jika memang benar terbukti dampaknya juga berpengaruh bagi wakil rakyat yang terhormat. (SAS*)

No More Posts Available.

No more pages to load.