Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Bojonegoro, temui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sukur Priyanto. Rabu (18/08/21).
Pertemuan pimpinan DPRD tersebut guna membahas persoalan tentang surat Sekertaris Daerah nomor 900/1990/412.304/2021 tentang perubahan pragnosa ketetapan ADD/BHP dan BHR tahun 2021.
“Meski ini belum final tapi SK ini sudah keluar dan menjadi polemik,” kata Samudi selaku Ketua Papdesi, Kabupaten Bojonegoro didampingi beberapa pengurus Papdesi yang lainnya.
Dihadapan Pimpinan DPRD, Samudi berharap jangan sampai DPRD dalam perubahan anggaran kecolongan seperti kasus bingkisan kemarin. Selain itu dirinya beserta beberapa kepala desa yang lain berharap agar Anggaran Dana Desa tidak dipangkas. Pasalnya dimasa pandemi covid-19 saat ini sangat berdampak pada pemerintahan di tingkat desa.
“Kita pemdes juga fokus penanganan covid juga. Selain itu tanggungjawab kita juga tambah,” ujarnya.
Sementara itu, pimpinan DPRD, Sukur Priyanto dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa para kepala desa saat ini mengeluh lantaran sebagian ADD habis untuk penanganan covid-19. Sehingga ruang untuk kegiatan-kegiatan yang lain di desa tidak mendapatkan anggaran.
“Satu sisi desa diwajibkan untuk membackup penanganan covid. Tapi disisi lain ADD ini adalah salah satu sumber anggaran APBDes yang cukup signifikan ini dipangkas. Ini kan sangat menganggu stabilitas APBDes di masing-masing desa,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Dalam kesempatan ini, Sukur Priyanto, akan mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama agar mendapat titik temu dan solusi. Selain itu diharapkan dengan pertemuan tersebut nantinya kepala desa tidak terlalu dirugikan dari pemangkasan ADD tersebut.
“Kita akan mengundang Bapenda, tim anggaran, BPMD, Perangkat Desa, Kepala Desa untuk bersama-sama untuk mengikuti pemaparan mekanisme penentuan ADD,” pungkasnya. (Bim/red).
