Pemkab Bojonegoro Harus Hadir Total Ditengah Masyarakat Ditengah Pandemi Covid 19 dan PPKM Darurat

oleh -

Reporter: Sasmito Anggoro

SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus hadir secara total ditengah tengah masyarakat di Pandemi Covid 19 yang saat ini mengalami peningkatan dalam jumlah yang terkinfirmasi Covid 19, dan tidak sedikit warga yang meninggal, Selain itu dengan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kabupaten Bojonegoro, karena dengan kondisi Demikian pemerintah harus bisa memberikan segala bentuk upaya untuk meringankan beban masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto bahwa kondisi saat ini harus benar benar menjadi perhatian dari semua pihak terutama Pemkab Bojonegoro, “karena banyak yang terdampak dari upaya pemutusan Sebaran Covid 19 ini sehingga pemerintah harus hadir ditengah masyarakat baik untuk meringankan beban masyarakat terdampak maupun hal lainnya,” Ujar Sukur Priyanto, Rabu (12/7/2021).

Menurutnya langkah nyata dan kongkrit juga harus dilakukan tidak hanya menangani pasien saja bagi pihak RSUD namun juga haru memperhatikan segala bentuk perhatian untuk penanganan pasien dilaksanakan dengan baik,  seperti persiapan oksigen, isolasi, makan, dan juga obat obatan pasien. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan tenaga medisnya.

“Saya yakin tenaga medis juga mengalami peningkatan dalam menjalankan pelayanan, sehingga membutuhkan tenaga ekstra, hal ini juga harus mendapatkan perhatian penuh baik tenaga medis, tenaga lapangan dalam penanganan Covid 19,” Tambahnya.

Petugas Kepolisian, kejaksaan, kodim, Satpol PP, BPBD, Dishub dan lainnya juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten, karena mereka setiap hari harus berjibaku dilapangan dalam upaya pemutusan sebaran Covid 19 di Bojonegoro ini.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa Kesejahteraan masyarakat juga harus mendapatkan perhatian yang kegiatannya ekonomininya dibatasi bagaimana makan mereka, daya beli mereka, sehingga pemerintah Kabupaten tidak boleh setengah setengah dalam dan harus dipertimbangkan dengan seksama.

“Pemkab dengan segala potensinya harus hadir ditengah masyarakat, untuk meringankan dan membantu masyarakat ditengah Pandemi Dan PPKM darurat ini,” Pungkasnya.

Terkait adanya anggaran Perjalanan Dinas yang diusulkan untuk kegiatan kemanusiaan dalam penanganan Covid 19, Sukur Priyanto pada dasarnya menyetujuinya, akan tetapi anggaran sebesar itu dianggap sangat kecil untuk penanganan Covid 19, dan pemerintah Daerah sudah mengajarkan tidak sedikit dan masih terus dilakukan untuk kegiatan penanganan Covid 19 di Bojonegoro. (SAS/Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.