Sejumlah Wartawan Kembalikan Bingkisan Lebaran Ke Pemkab Bojonegoro

oleh -

SuaraBojonegoro.com – Tak terima nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dimasukan ke daftar penerima hasil batik pengerajin lokal Bojonegoro dalam rangkan pemulihan ekonomi akibat covid 19, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, yang dikemas seperti bingkisan hari raya, sejumlah wartawan mengembalikan lagi bingkisan lebaran yang berisi kain batik kepada Pemkab Bojonegoro, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021.

Salah satunya adalah Tony Firmansyah, wartawan SCTV. Tony mengatakan, pemberian bingkisan menjelang hari raya Idul Fitri dari anggaran Pemkab Bojonegoro adalah kurang pas, apalagi mencatutkan NIK tanpa konfirmasi.

“Ada banyak nama wartawan yang terdata mendapatkan bingkisan dari pemkab Bojonegoro. Terdata berdasarkan NIK tanpa konfirmasi pemilik NIk,” ucap Tony.

Tony menjelaskan, ia memang pernah menyetorkan NIK kepada Pemkab Bojonegoro saat hendak mengikuti vaksin Covid 19. Namun secara sepihak, tiba-tiba NIK muncul di dalam Surat Keterangan (SK) sebagai penerima bingkisan lebaran hari raya Idul Fitri 2021 yang ditandatangani dan di terbitkan oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.

Hal senada disampaikan Dewi Rina Handayani. Dewi menyebutkan, bahwa NIK yang ada di KTP sifatnya rahasia. “Mestinya ada konfirmasi kepada pemilik untuk menghindari penyalahgunaan,” ucap Dewi Rina Handayani, yang sehari-hari bekerja sebagai kontributor media nasional TV One.

Sementara itu, menyikapi kejadian tersebut, Bambang Yulianto, ketua Forum Jurnalis Televisi Bojonegoro (FJTB), sangat menyayangkan.

Wartawan Metro TV yang kesehariannya disapa Eeng ini mengatakan, “ini adalah sikap arogansi penguasa, (Red: Bupati). Kenapa arogan, karena secara sepihak Bupati sudah menerbitkan surat keterangan (SK) tanpa konfirmasi atau persetujuan dari yang bersangkutan, dalam hal ini adalah wartawan”.

“Selain itu, penerbitan SK kepada wartawan sebagai daftar penerima bingkisan lebaran tersebut merupakan sebuah bentuk modus untuk melegalkan bancaan bingkisan lebaran”.

“Dan yang membuat saya aneh dan heran, kenapa hal ini bisa luput dari kontrol DPRD? Dimana letak kinerja dan fungsi kontrol 50 anggota wakil rakyat tersebut? Padahal anggaran bingkisan lebaran yang konon menghabiskan uang hampir 5 miliar tersebut bersumber dari uang rakyat”.

“Jika tindakan-tindakan demikian tidak segera diakhiri, maka akan sangat mungkin dapat menimbulkan spekulasi liar dan preseden buruk di masyarakat. Sebab bukan tidak mungkin hal ini akan terulang lagi”. Pungkas Eeng. (Red/Lis)

No More Posts Available.

No more pages to load.