SUARABOJONEGORO.COM – Program peningkatan penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka, melalui peningkatan e-Musrenbang dan e-Budgeting, yang digagas pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, disambut baik kalangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Lembaga yang bertugas mengawasi dan mitra pemerintah desa ini menilai program yang akan dilaksanakan pasangan yang dikenal masyarakat dengan sebutan Mulyo – Atine, itu dinilai akan lebih efektif, dan efisien serta mampu meningkatkan partisipasi warga.
Menurut Anggota BPD Ngampel, Kecamatan Kapas, Sudirman, dengan sistem e-Musrenbang maupun e-Budgeting, maka bisa mempermudah masyarakat dan semua elemen lainnya untuk ikut mengawasi secara online. Terlebih, Desa Ngampel termasuk penghasil Migas, dimana pendapatan desa bisa saja lebih tinggi dibanding lainnya.
“Semoga pemerintah kedepan bisa mengoptimalkan sumber daya manusia untuk mendukung program itu,” katanya kepada wartawan, Jumat (1/6/2018).
Selama ini penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa di wilayahnya telah melibatkan semua elemen masyarakat dalam rapat atau musyawarah desa.
“Iya tentu dilibatkan,” ucapnya.
Sebelum Musrenbangdes digelar, masing-masing RT mengajukan kebutuhannya misalnya gorong-gorong, jalan, dan lain sebagainya. Setelah terkumpul semua, akan dirapatkan untuk ditentukan mana yang harus diprioritaskan.
“Pengawasannya bisa melihat di buku APBDes,” pungkasnya.
Sementara, anggota BPD Karangsono, Kecamatan Dander, Mardiono, mengungkapkan, selama ini pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa oleh masyarakat dilakukan secara manual. Semua pengelolaan anggaran desa dipasang di banner atau papan pengumunan.
“Belum berbasis online,” sambungnya dikonfirmasi secara terpisah.
Menurutnya, dengan sistem e-Musrebang ataupun e-Budgeting akan mempermudah masyarakat ikut serta dalam pengawasan pembangunan desa. Proses pembangunan berbasis online ini sangat mungkin bisa diterapkan di era tekhnlogi sekarang ini.
“Jika berbasis online bisa langsung diakses melalui handphone,” tandasnya.
Pihaknya berharap, pemerintah kabupaten memberikan pelatihan kepada BPD, Karang Taruna, maupun perangkat desa untuk menerapkan sistem online beserta meningkatkan fasilitasnya.
Dimintai tanggapannya, salah satu Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menjelaskan, program peningkatan penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka melalui peningkatan e-Musrenbang dan e-Budgeting ini, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional.
“Tentunya akan kita siapkan pirantinya baik SDM maupun peralatan pendukungnya,” tegas Pak Mul, sapaan akrabnya.
Dijelaskan, melalui tata kelola pemerintahan secara online ini praktik-praktik penyimpangan bisa diminimalisir, program pembangunan bisa tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
“Masyarakat akan lebih terlibat aktif dalam pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” pungkas cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini.(lis)
