Kaum Perempuan Ingin Terlibat Aktif dalam Pembangunan

oleh -
oleh

SUARABOJONEGORO –  Pelibatan kaum perempuan di pedesaan dalam pembangunan di Bojonegoro masih minim. Mereka belum mendapatkan ruang untuk menyampaikan gagasan, dan pemikirannya dalam pembangunan di desanya.

Fenomena inilah yang ditangkap pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup), Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk memberikan akses kepada elemen masyarakat guna terlibat aktif dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Pasangan yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Mulyo-Atine” ini telah menyiapkan program peningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional. Teknisnya melalui penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka, melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting.

Menurut Ninin Purwanti (25), warga Desa Dander, Kecamatan Dander, kaum perempuan memiliki pemikiran, dan kreativitas untuk bergerak dalam sebuah pembangunan di desa.

“Sayangnya, semangat itu yang masih kurang diterapkan sekarang ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (29/5/2018).

Jika mereka dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan memberi dampak signifikan dalam pembangunan di sebuah desa. Baik pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial maupun lainnya.

Sistem pembangunan masyarakat desa saat ini sudah saatnya mengedepankan peran partisipasi warga desa.

“Termasuk melibatkan perempuan di setiap desa,” tegasnya.

Apalagi, lanjut dia, dengan suntikan anggaran desa dari APBN serta APBD baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), maka keterlibatan para pemuda, khususnya kaum perempuan harus dilakukan.

“Butuh sebuah wadah agar peran pemuda dan pemudi bisa terserap maksimal,” tandasnya.

Menurutnya, dengan dilibatkannya pemuda dalam pembangunan desa, bisa sebagai pemantik semangat untuk membangun desa. Sekaligus menjadi upaya meningkatkan peran mereka dalam membangun negara. Baik melalui tenaga, sumbangsih gagasan, hingga ikut mengawasi penggunaan dana desa.

Dia berharap, bupati terpilih nanti bisa memaksimalkan pemuda dan pemudi pada umumnya untuk berperan serta dengan membentuk forum.

“Forum inilah yang bisa mengakomodir semua pemuda tanpa mengotak-kotakkan,” pungkasnya.

Senada disampaikan Heni Setyoningrum (27), perempuan asal Desa Balen, Kecamatan Balen. Selama ini kaum perempuan belum dilibatkan langsung dalam pembangunan desa.

“Kalaupun ada, ya pasti sudah ada yang menunjuk, bukan pemuda secara umumnya,” sambungnya dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, adanya ADD dan DD merupakan wujud dari pemenuhan hak atas desa untuk menyelenggarakan otonominya. Selanjutnya akan tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasar  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat.

Banyak hal yang menarik dalam proses perencanaan pembangunan, terutama berkaitan proses perencanaan pembangunan terkait dana desa.

Prinsip pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan desa, kata Heni, adalah pembangunan partisipatif yang melibatkan dari seluruh elemen masyarakat.

“Namun, ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang desa merupakan rumusan elite desa, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan terutama keterlibatan pemuda,” jelasnya.

Dia berharap, bupati terpilih mendatang memberikan pembaharuan sistem, sehingga pemerintah desa bisa melibatkan pemuda dalam pembangunan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

“Sehingga, keberadaan pemuda di sini bukan lagi sekedar penonton saja,” pungkasnya.

Menanggai hal itu, Cabup Soehadi Moeljono, berjanji kedepan akan membuka akses seluas-seluasnya kepada semua elemen masyarakat, termasuk kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan mulai tingkat desa hingga kabupaten.

Caranya, lanjut Pak Mul, sapaan akrabnya, melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting. Melalui akses ini masyarakat akan terlibat aktif dalam setiap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

“Dengan begitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan kedepan benar-benar sesuai kebutuhan, dan tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas mantan Sekda yang sudah 32 tahun mengabdikan diri sebagai PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro ini. (lis)

No More Posts Available.

No more pages to load.