SUARABOJONEGORO.COM – Semakin tingginya anggaran yang diterima desa di Bojonegoro harus disertai dengan pengelolaan yang baik. Agar pembangunan tepat sasaran, diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Hal inilah yang akan dilakukan pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup), Soehadi Moeljono dan Mitroatin, kedepan untuk membuka keran keterbukan dan pelibatan warga secara aktif dalam pembangunan.
Pasangan yang dikenal dengan sebutan “Mulyo- Atine” ini, telah menyiapkan konsep program peningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional. Dakurannya melalui penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting.
Muhammad Afandi (30), warga Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, menilai, selama ini keberadaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum transparan. Pemerintah desa belum mengumumkan penggunaan anggaran tersebut secara terbuka.
Seharusnya penggunaan anggaran bisa dipajang di sejumlah titik strategis yang dapat diketahui publik. Diantaranya tempat ibadah, pos kamling, dan sejumlah titik kumpul masyarakat desa.
“Selama ini kelihatannya belum ada,” katanya kepada wartawan, Senin (28/5/2018).
Hal itu membuktikan jika masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanan, sampai pengawasan pembangunan di desa. Selain belum ada forum komunikasi antarwarga, juga belum pernah ada warga diajak berembug masalah pembangunan desa.
“Kalaupun ada, itu juga perwakilan, dan hasilnya kami tidak pernah tahu mulai proses perencaan sampai pelaksanaan,” ungkapnya.
Pria yang bekerja di sebuah lembaga keuangan ini mengaku, meski tidak dilibatkan secara langsung, dengan adanya transparansi penggunaan DD ataupun ADD, warga bisa mengetahui peruntukannya selama ini.
“Sehingga, seluruh masyarakat desa bisa mengawasi penggunaannya,” ucapnya.
Disarankan, pembangunan di desa harus dikelola desa sendiri. Artinya tanpa melibatkan kontraktor, melainkan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk memberdaya, agar dana dapat berputar di desa itu sendiri.
“Jadi lebih tepat sasaran dan bisa menyejahterakan warga gitu,” jelasnya.
Pihaknya berharap kepada Bupati terpilih mendatang lebih tegas dalam melakukan pengawasan pembangunan ditingkat desa, sehingga warga bisa terlibat 100 persen dan memberikan kemaslahatan bersama.
“Itu juga akan menghindari penyelewengan anggaran desa,” pungkasnya.
Sementara, Yudi Asrori (37), asal Desa Kedungdowo, Kecamatan Sugihwaras, menyatakan, selama ini keterlibatan warga dalam pembangunan desa masih sangat kurang.
“Selama ini, belum pernah dilibatkan dalam rapat desa atau forum-forum lainnya,” tandasnya.
Pemerintah desa juga dinilai belum sepenuhnya terbuka dalam mengelola anggaran pembangunan, sehingga warga tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sudah dilakukan.
“Padahal tujuan utama dari keterbukaan dan transparansi menurut kami adalah agar semua warga desa benar-benar merasa terlibat atau dilibatkan dalam pembangunan desa,” tandasnya.
Penggunaan anggaran DD maupun ADD selama ini tertulis secara global di papan informasi desa. Tidak ada detail rincian penggunaannya.
Seharusnya, Pemdes lebih meningkatkan transparansi anggaran agar semua warga desa dapat merasakan dampak pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sehingga dapat memunculkan rasa memiliki dari masing-masing warga desa itu sendiri,” tandasnya.
Pihaknya berharap kepada bupati terpilih mendatang, menginstruksikan Pemdes membuat papan pengumuman proyek pembangunan yang ada di desa secara detail. Seperti proyek keseluruhan yang ada di desa, dan proyek yang ada di tiap dusun.
Termasuk juga mendata warga desa yang dapat dilibatkan dalam proyek pembangunan, seperti warga pengangguran atau warga miskin.
“Semoga bupati terpilih mendatang tegas dalam hal pembangunan desa baik perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya,” pungkasnya.
Dimintai tanggapannya, salah satu Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyatakan, apa yang diinginkan warga ini sejalan dengan program yang akan dilaksanakan kedepan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan professional.
Untuk mewujudkan itu, lanjut Pak Mul, sapaan akrabnya, pihaknya akan melibatkan peran aktif masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di masing-masing desa, melalui peningkatan e-musrenbang, dan e-budgeting.
“Melalui penyediaan akses ini partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatannya akan berjalan secara lebih terbuka, karena mereka akan terlibat langsung mulai dari awal,” pungkas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini. (lis)
