SUARABOJONEGORO.COM – Masih sulitnya akses permodalan menjadikan pedagang kecil di Bojonegoro terjebak rentenir. Mereka terpaksa meminjam di ‘bank titil’ untuk tambahan modal, meski harus menanggung bunga cukup tinggi.
Realita inilah yang ditangkap pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk memberikan solusi bagi pedagang kecil. Pasangan yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Mulyo-Atine” ini telah menyiapkan program peningkatan kemampuan bisnis bagi usaha Ultra-Mikro, dan pengembangan kualitas bisnis UMKM melalui insentif fiskal berupa penjaminan kredit perbankan, dan non-perbankan.
Melalui skema tersebut, diharapkan pedagang kecil bisa lebih sejahtera. Sekaligus didampingi untuk menjadi lebih besar, dan tak tergantung lagi pada rentenir.
Setidaknya nasib yang menimpa Hidayah, salah pedagang Hijab di Pasar Kota Bojonegoro, tidak lagi terbelit utang dengan rentenir. Warga Desa Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro ini mengaku, pernah pernah meminjam uang sebesar Rp5 juta di koperasi simpan pinjam (KSP) dengan bunga 20 persen, untuk kebutuhan mendadak.
“Butuhnya cepat, jadi ya terpaksa pinjam koperasi walaupun dengan bunga tinggi,” katanya kepada wartawan di temui di tempatnya berdagang, Senin (7/5/2018).
Wanita 35 tahun ini mengaku, memilih meminjam di KSP karena persyaratannya lebih mudah. Hanya menggunakan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan ijazah pendidikan terakhir, pinjaman langsung bisa cair. Pinjaman itu kemudian harus dibayar setiap bulan.
“Tidak perlu survei dan lain sebagainya,” ucap ibu satu anak itu.
Berdagang hijab sudah dijalani Hidayah sejak lima tahun lalu. Bisnis turun temurun ini mengalami kondisi naik turun tergantung minat pembeli.
“Kalau modal, saya kurang tahu. Hanya meneruskan bisnis keluarga,” tuturnya.
Keuntungan yang diperoleh setiap hari tidak menentu. Jika sepi pembeli, laba yang diperolah bisa mencapai Rp100.000 sampai Rp150.000. Jika ramai pembeli bisa lebih dari itu.
“Karena sudah saya ambil alih, ya semua pemasukan saya yang atur,” tandasnya.
Selama ini PD Pasar sudah mengarahkan kepada pedagang untuk meminjam di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemkab Bojonegoro, namun karena persyaratannya ribet dan pencairannya lama akhirnya memilih ke koperasi walaupun dengan bunga tinggi.
“Kalau lewat bank itu lama, sedangkan kita butuhnya cepat,” katanya sambil tertawa pendek.
Dia tambahkan, sangat setuju jika ada bantuan modal bagi pedagang sepertinya. Terlebih, tidak perlu proses yang rumit, dan berbelit-belit salah satunya survei.
“Ya inginnya bisa dipermudah pinjaman, dan tidak dipersulit,” tandasnya.
Dia berharap, Bupati kedepan bisa membantu para pedagang kecil untuk bisa mendapatkan bantuan pinjaman, tanpa ada persyaratan yang rumit dan pencairan cepat.
Sementara, Nurasih (55), penjual kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako), mengaku, meski ada penawaran pinjaman mudah tanpa anggunan dari bank, namun tetap memilih meminjam uang di KSP.
“Ini bayarnya tiap minggu dengan bunga 15 persen,” sambung ibu tiga anak ini dikonfirmasi terpisah.
Dia mengaku, sudah lama berlangganan KSP. Tidak ada survei saat pengajuan, jaminan yang diminta hanya berupa fotokopi KTP. Setiap minggu petugas koperasi datang untuk menagih pembayaran.
“Ya, sudah terlanjur pinjam begituan berhentinya susah,” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi berjualan aneka kebutuhan rumah tangga di pasar saat ini berbeda jauh dengan 10 atau 15 tahun lalu. Dulu belum banyak toko modern yang berdiri, dan masyarakat lebih memilih pasar untuk membeli kebutuhan.
“Sekarang kondisinya sepi, laba yang didapat juga sedikit. Sementara kebutuhan pribadi terus meningkat,” tandasnya.
Bu Asih, sapaan akrabnya berharap, kedepan ada kemudahan pemberian permodalan, karena selama ini belum pernah mendapat tawaran pinjaman dari bank milik daerah.
“Setuju sekali, saya bisa pinjam uang dengan bunga rendah, dan bisa menutup koperasi mingguan ini,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan, ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyejahterakan pedagang kecil, dan UMKM melalui pengoptimalan BPR. Yakni melalui penyederhanaan permohonan kredit utamanya kepada UMKM, dan memberikan bunga ringan untuk bersaing dengan bank swasta, serta memberikan pinjaman tanpa jaminan.
“Kedepan kita akan permudah pedagang kecil untuk meminjam ke BPR sehingga dapat mengatasi rentenir-rentenir,” tegas Pak Mul, sapaan akrabnya.
Caranya, lanjut dia, dengan membuka kantor-kantor cabang yang sekarang ini hanya di Kecamatan Kalitidu dan Kedungadem. Sedangkan lainnya kantor kas dengan mobil keliling.
“Nah, inilah yang akan kita upayakan mendekatkan dengan nasabah maupun calon nasabah yang disesuaikan dengan usahanya, baik usaha kecil maupun pertanian,” pungkas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini. (lis*)
