SUARABOJONEGORO.COM – Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur masih cukup banyak, dan merata di setiap desa. Mayoritas warga yang menempati rumah ini adalah warga miskin atau tidak mampu dengan penghasilan rendah.
Fenomena inilah yang akan dicarikan solusinya oleh pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk menyiapkan program bedah rumah.
Konsep program pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil ini akan dilaksanakan pasangan yang dikenal dengan sebutan “Mulyo – Atine” dengan memberikan bantuan renovasi rumah. Tujuannya agar menjadi rumah layak huni yang nyaman dan aman ditempati.
Sesuai data di Pemerintah Desa (Pemdes) Kedaton Kecamatan Kapas, masih ada 127 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki rumah tidak layak huni, dan belum diperbaiki hingga sekarang. Pihak desa telah mengajuan bantuan rehabilitasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Tahun lalu kami sudah mengajukan, tapi belum ada realisasi,” ujar Sekretaris Desa Kedaton, Ahmad Bagus, kepada wartawan, Rabu (2/5/2016).
Dari pendataan yang dilakukan oleh Pemdes, rumah tidak layak huni milik warga terbagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya keselamatan bangunan, kesehatan, dan luas bangunan.
“Sementara semuanya rata-rata lantai rumah berupa tanah, dan ada yang rusak berat,” imbuhnya.
Menurutnya, warga belum memperbaiki rumahnya dikarenakan terkendala biaya. Untuk perbaikan membutuhkan biaya yang besar hingga puluhan juta, sementara pemiliknya hanya sebagai buruh tani dan pekerja serabutan.
“Kalaupun ada program bedah rumah, ya sangat setuju,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, Pemkab kedepan bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bedah rumah warga. Selain itu melakukan sosialisasi kepada desa, agar bisa menyiapkan warganya yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Harapannya ada program itu utnuk membantu warga kurang mampu,” pungkasnya.
Sementara itu, hasil pendataan yang dilakukan Pemdes Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, masih terdapat 117 KK yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, tahun 2017 lalu, sebagian besar sudah diajukan program rehabilitasi rumah melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), tapi belum ada realisasi sampai sekarang.
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Sidodadi, Warsito, mengungkapkan, masih banyak rumah tidak layak huni yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dari jumlah itu, baru satu rumah yang terancam ambruk mendapat bantuan dari Koramil Sukosewu.
“Yang lainnya ya menunggu bantuan turun,” sambungnya dikonfirmasi terpisah.
Untuk melakukan bedah rumah atau rehabilitasi bangunan secara mandiri biayanya mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta, tergantung tingkat kerusakan.
“Kalaupun ada bantuan dari pihak lain, desa siap membantu,” ucapnya.
Diakui, adanya program bedah rumah akan sangat membantu meringankan beban warga miskin di desanya, karena rata-rata pekerjaan mereka hanyalah buruh tani dan serabutan.
“Jadi sangat berat jika harus membangun rumahnya sekarang ini,” jelasnya.
Pihaknya berharap, kedepan Pemkab Bojonegoro bisa menyediakan anggaran untuk membantu memperbaiki rumah tidak layak huni dengan terjun sendiri ke lokasi, agar mengetahui tingkat kerusakan yang dialami.
“Harapannya program itu benar-benar ada, karena pasti akan membantu sekali,” pungkasnya.
Dimintai tanggapannya, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan, kedepan akan melibatkan Pemdes untuk melakukan pendataan jumlah rumah tidak layak huni di masing-masing wilayahnya sebelum program bedah rumah dilaksanakan. Agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran sesuai harapan bersama.
“Program ini untuk meringankan beban warga miskin agar bisa memiliki rumah layak huni yang nyaman dan aman ditempati,” tegas mantan Sekda Bojonegoro yang sudah 32 tahun mengabdikan diri di Pemkab ini.(lis*)
