SUARABOJONEGORO.COM – Program bedah rumah bagi warga miskin yang digagas pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, mendapat dukungan kalangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Lembaga pengawas dan mitra pemerintah desa (Pemdes) ini menilai, program yang digagas pasangan yang dikenal masyarakat dengan sebutan “ Mulyo-Atine” itu akan meringankan beban warga miskin untuk memiliki rumah layak huni.
Ketua BPD Desa Kabunan, Kecamatan Balen, Muntohar, menyampaikan, masih banyak warga di wilayahnya yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni. Dari data yang dia pegang ada tiga kepala keluarga (KK).
“Itu di tempat saya. Kalau keseluruhan datanya ada di masing-masing anggota,” katanya kepada wartawan, Kamis (3/5/2018).
Penyebab utama warga miskin belum merenovasi dikarenakan penghasilan mereka rendah. Rata-rata masyarakat tersebut hanya buruh tani, pekerja kasar, serabutan, dan pedagang kecil.
“Jadi ya pendapatannya tidak cukup untuk memperbaiki rumahnya,” tandasnya.
Selama ini pihaknya sudah mengajukan bantuan bedah rumah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun hingga saat ini belum ada realisasi.
“Ada beberapa rumah yang sudah diperbaiki dari Kodim 0813 Bojonegoro. Kalau dari Pemkab belum ada sepertinya,” ungkapnya.
Untuk melakukan perbaikan satu unit rumah membutuhkan biaya sebesar Rp10 juta lebih. Oleh sebab itu, pihaknya berharap Pemkab kedepan bisa membantu Pemdes, seperti sharing dana untuk melakukan bedah rumah warga.
“Desa itu mampunya membuatkan jamban saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua BPD Bakalan, Kecamatan Kapas, Sumarjo, mengakui, setiap tahunnya menyerap aspirasi masyarakat termasuk keluhan adanya kondisi rumah tidak layak huni. Dari aspirasi itu kemudian disampaikan ke Pemdes.
“Pelaksananya tetap di Pemdes,” sambungnya ditemui terpisah.
Kaur Kesra Desa Bakalan, Siti Khoiriah, menambahkan, tahun 2017 lalu pihaknya telah mengajukan 136 rumah tidak layak huni kepada Pemkab Bojonegoro untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.
“Informasinya tahun ini akan ditangani Dinas Cipta Karya,” jelasnya.
Setiap tahunnya Pemdes selalu mengalokasikan dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni antara tiga sampai empat unit. Anggaran yang disiapkan sekitar sebesar Rp7,5 juta.
“Itupun perbaikan tidak bisa maksimal, hanya yang darurat saja. Misalnya mau roboh ya diperbaiki seadanya,” imbuh wanita berhijab ini.
Pihaknya berharap, Pemkab kedepan bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu. Sampai kapanpun mereka tidak akan mampu memperbaikinya.
“Rata-rata penghasilannya rendah,” pungkasnya.
Dimintai tanggapannya, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan, program bedah rumah ini telah menjadi salah satu prioritas programnya kedepan. Melalui program ini, warga miskin akan memiliki rumah layak huni.
“Kita akan libatkan BPD dan Pemdes dalam program ini. Karena merekalah yang mengetahui data riil di masing-masing desa,” tegas Pak Mul, sapaan akrabnya.
Mantan Sekda Bojonegoro yang sudah 32 tahun mengabdikan diri di Pemkab ini menambahkan, program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan merata di semua desa.
“Lima tahun kedepan kita targetkan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Bojonegoro,” pungkas Pak Mul.(lis*)
Foto: ilustrasi
