Prihatin, Dana Bosdin Bakal Dinaikan

oleh -
oleh
FOTO : Soehadi Moeljono dan Hj Mitroatin saat menghadiri salah satu kegiatan di Bojonegoro.

SUARABOJONEGORO.COM – Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Jawa Timur, mengakui minimnya peran pemerintah daerah (pemda) terhadap lembaga Madrasah Diniyah (Madin). Para pengajarnya hanya mendapatkan gaji selama tujuh bulan dalam setahun.

“Pemkab kurang memberikan perhatian selama ini, padahal APBD Bojonegoro mencapai Rp 3 triliun,” kata Kepala Kantor Kemenag Bojonegoro, Ahmad Munir, kepada wartawan, Kamis (01/03/18).

Sesuai data di Kemenag Bojonegoro, jumlah guru madrasah tingkat dasar sebanyak 993 orang, tingkat menengah 245 orang, dan santri 40.110 anak. Sementara, untuk lembaga Madin tingkat dasar sebanyak 891 lembaga, dan tingkat menengah 224 lembaga.

Menurut Ahmad Munir, semua guru yang mengajar di Madin mendapatkan gaji selama tujuh bulan dalam setahun dari anggaran sharing antara Pemprov Jatim dan Pemkab Bojonegoro. Anggaran tersebut, dinamakan Bantuan Program Pendidikan dan Guru Swasta (BPPDGS) yang dikelola Dinas Pendidikan Bojonegoro.

“Jumlahnya sangat kecil sekali,” ucap Munir tanpa mau menyebut nominalnya.

Kemenag sendiri, tambah Munir, telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lembaga Madin beserta pengajarnya. “Tujuannya agar ada penguatan lembaga, supaya lebih meningkat lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, data dari Dinas Pendidikan Bojonegoro, anggaran yang diberikan kepada Madin di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 terealisasi sebesar Rp 11.648.185.000 dan tahun 2018 sebesar Rp 11.648.185.000. Rinciannya, APBD Provinsi Jatim  Rp 7.302.900.000 sementara APBD Bojonegoro Rp 345.285.000.

“Anggarannya sharing,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro, Kiki Pekik.

Sementara itu, data di Komisi C DPRD Bojonegoro, untuk setiap lembaga Madin mendapatkan bantuan Rp 700.000 setiap bulannya dari APBD. Bantuan yang diberikan ada yang bersifat hibah dari pemerintah pusat bagi lembaga yang mengajukan bantuan.

“Kita terus mengupayakan perhatian lebih bagi lembaga pendidikan non formal seperti Madin ini,” tegas Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, ditemui terpisah.

Komisi yang membidangi pendidikan ini mengakui, keberadaan Madin sangat penting bagi generasi muda sekarang ini. Sebab, selain mata pelajaran agama yang terbatas di sekolah, jumlah guru agama setiap bulannya mengalami pengurangan karena pensiun. Sementara perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) dimoratorium pemerintah pusat.

“Jadi pendidikan agama ini sangat dibutuhkan di luar jam pelajaran untuk membentengi anak-anak Bojonegoro dari hal-hal yang radikal,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Untuk mengembangkan lembaga tersebut, pihaknya sekarang tengah menggodok Raperda tentang Baca Tulis Al Quran. Diantara, dukungan dan penguatan lembaga non formal. Salah satunya, meningkatkan kesejahteraan pengajar Madin.

“Perda ini bukan untuk mematikan, justru menguatkan lembaga-lembaga non formal seperti Madin ini,” ucapnya.

Hal itu sejalan dengan program yang disiapkan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro, Mitroatin. Kedepan, pihaknya bakal meningkatkan bantuan kepada Madin. Baik melalui bantuan operasional daerah (Bosda) maupun bantuan operasional diniyah (Bosdin).

“Kita juga akan tingkatkan kesejahteraan semua guru diniyah dan Taman Pendidikan Al Quran,” tegas Mitroatin yang dalam Pilkada Bojonegoro berpasangan dengan Cabup Soehadi Moeljono ini.

Menurut Bu Mit, panggilan akrab Mitroatin, lembaga diniyah dan pengajaranya ini perlu mendapat perhatian khusus. Karena memiliki andil besar dalam pembentukan karakter dan mental generasi muda.

“Ujung tombak pembentukan akhlakul kharimah ini, tidak bisa lepas dari peran guru diniyah dan TPQ,” pungkas Kader NU ini. (yud/red)

Reporter : Wahyudi

No More Posts Available.

No more pages to load.