suarabojonegoro.com – Bambang Subiono, selaku penasihat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lira telah menyampaikan usulan dan pendapat kepada asisten I. Bahwa Bojonegoro sebagai imbrio awal bahwa dana Desa dapat digulirkan sesuai dengan perencanaan awal, yakni sebagai infrastuktur pembangunan. Dalam hal ini dirinya menyatakan bahwa dana Desa tersebut memerlukan pelaporan. Sabtu (04/11/17).
“Kami mengharapkan bahwa Pemkab Bojonegoro dapat melibatkan beberapa pihak, artinya dapat memperdayakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan para awak media yang dapat bekerja melakukan pendampingan pengawasan pembangunan desa ini”, katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa jika dalam satu Desa membutuhkan satu orang pengawas maka minimal membutuhkan tenaga kerja sebanyak 219 orang.
“Artinya yang kita buat untuk pelaporannya untuk bulanannya, tri bulannya, enam bulannya hingga sampai akhir tahun itu RAPnya ada pelaporannya. Artinya nanti ada Korlap kab sebagai penaggungjawab Kabupaten, penaggungjawab Kecamatan dan penaggungjawab Desa. Dan ini yang kita buat pelaporan, sehingga secara akuntabilitas dana Desa itu dipergunakan sesuai poksinya”, katanya.
Terkait dengan mekanisme dirinya menyatakan bahwa pihak Pemkab Bojonegoro dalam hal ini dapat melibatkan Instansi Kisbangpol. Dari situlah lembaga yang sudah terlegister dapat diambil beberapa orang sebagai tenaga pendamping dana desa.
“Tapi untuk tekhnis yang lain bisa kita jabarkan dengan dimediasi oleh Pemkab Bojonegoro”, tambahnya.
Untuk rekrutmen timnya dirinya menjelaskan bahwa tim rekrutmen bisa dari Pemkab Bojonegoro, Kisbangpol dan Pokjanya bisa dari lembaga, ketiga lembaga inilah yag yang menentukan teknis perikrutannya.
“Tetapi untuk implementasi pelaksanaannya dana desa ini kita nanti membuat tim Kabupaten, tim Kecamatan dan tim Desa, yang langsung terjun ke masyarakat, yang mengefaluasi, melihat langsung, membuat laporan-laporan. Harapan kuta Bojonegoro ini tidak hanya basa basi, bahwa Pemkab Bojonegoro dalam Open Government Partnershipini melibatkan juga para stakeholder lembaga yang sudah mumpuni”, pungkasnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa ini berharap dengan adanya rekrutmen pengawasan dana desa ini dapat juga mengurangi angka pemgangguran yang ada di Kabupaten Bojonegoro. (Bim/red).
