Anam Warsito : Kedatangan Kami Ke Semarang Adalah Tugas

oleh -
oleh
Reporter : Bima Rahmat

suarabojonegoro.com – Terkait dengan statmen Bupati Bojonegoro, Suyoto, tentang adanya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, dan Aliansi Kepala Desa (AKD) yang diduga melakukan lobi ke Universitas Semarang (UNNES). Dengan adanya statmen tersebut dibeberapa media, baik cetak maupun elektronik membuat kegaduhan ditengah masyatkat. Senin (23/10/17).

Menaggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD, Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito kepada awak media menyampaikan bahwa, kedudukannya sebagai pimpinan  Komisi A, dan juga masuk sebagai tim evaluator. Dirinya mengaku kedatangannya ke Semarang adalah untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK nomor 188/213/kep412.013/2017 yang ditandatangani oleh Bupati. Ia juga menyatkaan bahwa kedatangannya tersebut sekaligus untuk menyampaikan materi.

“Kami Sugeng Hary Anggoro dan saya, dengan jabatan Kedinasan sebagai Ketua dan wakil ketua, secara jelas masuk di SK yang saya sebut tadi sebgai jabatan evaluator. Kami mendapat mandat ini adalah bukan kami meminta agar dimaksukkan, tetapi kami masuknya kami adalah atas permintaan dari Pemerintah Kabupaten kepada pimpinan, dan kemudian pimpinan DPRD yakni Ibu Mitroatin memberi tugas kepada saya dan Pak Sugeng, untuk diusulkan kepada Pemkab”, katanya.

Selanjutnya dirinya menjelaskan kedatangannya ke Semarang, adalah b
erawal dari aduan Kepala Desa yang terhimpun di AKD yang mendapatakan masukan dan Informasi di wilayahnya masing-masing, bahwa ada yang mengatas namakan UNNES menawari beberapa calon dengan imbalan uang.

“Informasi yang kami terima melalui penaduan itu sudah setor 25 yang mengatas namakan UNNES itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kepala Desa sudah merasa risih dan menyangsikan adanya Bimbel yang dilaksanakan di wilayah Cepu, dan itu juga meng atas namakan UNNES. Dan beredar kabar bahwa mereka nanti akan dilatih dengan soal-soal yang mirip dengan soal-soal yang akan diujikan oleh UNNES. Sehingga ini diadukan oleh kami, dan dalam kami menjalankan tugas ini tidak hanya merespon dari Kepala Desa saja.Tapi jauh sebelumnya kami sudah menjalankan tugas sebagai evaluator”, tuturnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini juga mengaku bahwa telah melakukan proses klarivikasi dengan adanya aduan masyarakat ke Komisi A yang ada di Desa Ngampel, yakni adanya pendaftar dari luar Desa yang tidak diterima.

“Dan sudah kami tegur Kepala Desa dan Camatnya, yang kedua aduan dari Desa Gelagahan, adanya tambahan persyaratan, dan kami langsung berkordinasi dengan Kepala Desa dan Camatannya, kemudian yang terakhir Komisi A juga mengundang Pemdesdan Camat Kanor, serta Sugihwaras, kaitannya dengan adanya Desa yang tidak melaksanakan pengisian Perangakat yaitu, Gelagah wangi, Kedung primpen dan Semambung. Dan yang terakhir kami melaksanakan tugas ke Semarang yang kemudian menjadi polemik ini”, ujarnya.

Dalam kesempatan ini dirinya ingin meluruskan bahwa keberangkatannya ke Semarang adalah sebagai tugas tim evaluator yang ditunjuk dengan SK Bupati, merespon pengaduan Kepala Desa yang tergabung di AKD dengan adanya isu simpang siur yang mengatas namakan UNNES yang dapat meloloskan dengan imbalan uang.

“Yang terakhir Ketua AKD ingin memastikan ada apa tidak anggotanya yang datang kesana, karena bekembang kabar adanya isukan Kepala Desa sudah menerima uang dan disinyalir berkomunikasi dengan UNNES”, tambahnya.

Kedatangannya ke UNNES tersebut selain untuk mengecek kesiapan menjelang H-10, juga untuk memvasilitasi Kepala Desa untuk datang dan menayakan langsung proses yang dicurigai kepada UNNES apakah dapat dibobol atau tidak.

“Jadi itu yang menjadi dasar kami datang kesana. Dan bahasan kami saat ketemu wakil Rektor II dalah tentang kesiapan dan Protap tentang kecakapan UNNES dalam memfasilitasi kegiatan yang serupa, dan diceritakan bahwa UNNES memiliki Protap yang ketat, tidak ada orang yang apat masuk ke percetakan soal tanpa ada surat tugas, tidak akan ada orang yang bisa masuk membawa Handphon dan lain sebagainya. Pada prinsipnya UNNES sangat-sangat ketat
prosedur tetap dalam membuat soalnya”, ucapnya.

Kemudian materi yang kedua yang ia tanyakan adalah tentang kesiapannya menjelang H-10 dan soal siap dicetak mulai hari ini. Ia menjelaskan bahwa jika tidak ada kegaduhan maka dirinya dijadwalkan akan berangkat ke Semarang dalam rangka melihat proses percetakan soal.

“Tetapi karena ada polemik yang tidak mengenakkan ini sehingga kegiatan yang sudah direncanakam hari ini harus kita tunda”, tambahnya.

Kedatangannya ke UNNES tersebut ia menyatakan banyak masukan tentang sistem yang digunakan di Kabupaten Bojonegoro.

“Karena kebetulan Pansusnya kami yang menyusun sehingga kami juga berdiskusi dengan belaiau tentang mekanisme yang ada. Beliau menyampaiakan bahwa prises ini terlalu simpel karena hanya menggunakan ujian tulis, dan beliau memberikan cerita dan contoh untuk pengisian perangkat hanya kecerdasan saja, tapi hatinya tidak tahu. Maka perlu Pisiko tes, wawanca, ujian praktek. Dan itu kita tampung akan kita evaluasi Perda untuk perangkat berikutnya”, pungkasnya. (Bim/red).

No More Posts Available.

No more pages to load.