suarabojonegoro.com – Terkait dengan permintaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bojonegoro Institute (BI) mengenai penundaan penandatanganan persetujuan naiknya tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh Bupati Bojonegoro, ditanggapi oleh Kang Yoto sapaan akrab Bupati asal Desa Bakung Kecamatan Kanor.
Kang Yoto menganggap hal itu adalah suatu dinamika. Dimana masyarakat mulai sadar akan hak-haknya. Kemudian, Kang Yoto akan terus mengawal dan mencermati semua aspirasi dari masyarakat.
“Apa yang disampaikan kawan-kawan LSM dan juga saya ikuti diskusi di medsos adalah suatu dinamika yang menarik. Publik sangat sadar dengan haknya, saya akan terus mencermati aspirasi ini,” katanya.
Meski Bupati belum menentukan sikap terkait penandatangan tunjangan DPRD tersebut, yang jelas dirinya masih condong kepada kepentingan masyarakat.
“Saya juga menunggu respon dari kawan-kawan DPRD. Pada saatnya tentu saya akan bersikap. Yang pasti posisi saya lebih berat ke publik,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Bappemperda DPRD Bojonegoro, Ali Mustofa sangat menerima kritikan dan masukan dari masyarakat. Namun, pihaknya sedikit menyoroti terkait korelasi antara naiknya tunjangan DPRD Bojonegoro dengan progres pembahasan Raperda Dana Abadi Migas.
“Kita selalu menerima kritikan dan masukan. Namun, terkait naiknya tunjangan DPRD Bojonegoro dengan pembahasan Raperda Dana Abadi Migas tidak ada korelasinya. (wan/red).
