suarabojonegoro.com – Momen pengisian perangkat desa merupakan momen yang pas dalam melihat apakah desa tersebut sudah menerapkan sistem transparansi, keterbukaan, partisipasi masyarakat atau belum. Apalagi, sejauh ini Bojonegoro dikenal dengan keterbukaanya yang mendunia. Open Government Partnership (OGP). Namun, bagaimana pelaksaan keterbukaan tersebut dalam momen pengisian perangkat desa?.
Dalam beberapa kesempatan, Suyoto, Bupati Bojonegoro selalu mengajak semua elemen masyarakat agar menerapkan semangat keterbukaan (OGP) hingga tingkat akar rumput (Desa). Bahkan, dalam satu kesempatan Kang Yoto berkata, Bojonegoro adalah kabupaten terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Bagaimana dengan keterbukaan pelaksanaan perekrutan perangkat desa yang rencananya bakal digelar serentak pada tanggal 26 Oktober 2017. Bupati dua periode itu mengajak semua masyarakat turut serta mengawal tahapan pelaksanaan perekrutan ribuan perangkat desa. “Kita kawal bersama,” singkat Bupati Asal Desa Bakung Kanor itu.
Sementara itu, diketahui bersama sudah mulai muncul beberapa permaslahan terkait dengan pelaksanaan perekrutan perangkat desa. Salah satu pemerintah desa di Wilayah Sugihwaras digruduk oleh warganya. Mereka menanyakan kenapa tidak dilaksanakan perekrutan perangkat desa. Padahal dinilai, ketika desa mengalami kekosongan selambatnya dua bulan, pemdes harus melakukan perekrutan.
Hal lain yang menjadi pertanyaan besar dari beberapa masyarakat adalah, muncul syarat diluar dari ketetapan yang diamanatkan oleh Perbup pengisian perangkat desa. Tentunya semua itu menjadi tugas semua instansi terkait dengan sosialisasi perekrutan perangkat desa. (wan/red).
