suarabojonegoro.com – Bertempat di aula Hotel Aston puluhan anggota Gapensinas Kabupaten Bojonegoro menggelar Work Shop kebijakan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) dalam kebijakan Infrastuktur. Dalam acara work shop tersebut di hadiri oleh anghota DPR RI Komisi XII, Anna Mauawanah, Ketua Gapersinas Jawa Timur Ali Huda, Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan (PDIP) serta seluruh jajaran pengurus Gapensinas Kabupaten Bojonegoro. Senin (07/08/17).
Supriono, selaku Ketua Panitia dalam sambutannya berharap dalam work shop pagi hari ini akan mampu menambah wawasan serta pengetahuan bagi seluruh anggota Gapensinas Kabupaten Bojonegoro dalam hal pelaksanaan usaha di bidang konstruksi di Kabupaten Bojonegoro.
“Sebab kami selaku pengurus Gapensi Kabupaten Bojonegoro berharap dalam pengembangan ini nanti mampu menjadi pengusaha kontruksi yang profesional. Kita tahu persaingan di bidang kontruksi dan bidang usaha yang lain membutuhkan kopetensi yang cukup. Maka dari itu kami sebagai pengurus merasa berkewajiban untuk melakukan inofasi-inofasi sehingga dapat melahirkan pengusaha yang lebih matang dan handal”, katanya.
Ia juga menegaskan bahwa agar rekan-rekan Gapensinas Kabupaten Bojonegoro selalu siap dalam mengikuti persaingan usaha di bidang kontruksi. Dalam pertemuan pagi hari ini tidak seperti pertemuan-pertemuan Gapensinas yang sebelumnya. Pasalnya disetiap pertemuan selalu tertutup hanya di kalangan internal anggota an pengurus Gapensinas tingkat Provensi Jawa Timur dan anggota serta pengurus Gapensinas tingkat Kabupaten saja. Namun di pertemuan pagi hari ini dihadiri oleh anggota DPRD dan anggota DPR RI.
“Kalau saya simpulkan dalam pertemuan hari ini lengkap, ada pengambil kebijakan di tingkat Daerah yakni anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, ada pengambil kebijakan di tingkat pusat yakni DPR RI, serta ada pelaku kebijakan Daerah yakni dari Dinas Pekerjaan Umum. Oleh karena itu dalam acara ini kami mempersilahkan menanyakan apa saja yang kurang jelas kepada narasumber”, ujarnya.
Sementara itu Hj Anna Mauawanah dalam sambutannya menyatakan bahwa dalam catatannya untuk anggaran infrastruktur pemerintah telah menganggarkan Rp4.792,5 Triliyun khususnya untuk sektor lintas darat. Namun untuk anggaran tersebut sama dengan belanja dalam tiga periode atau tiga masa anggaran.
“Nanti sekaligus apakah Bojonegoro ini merupakan bagian strategis untuk Jalan Tol atau kalau tidak begitu pelaku-pelaku pengusaha Petrochina yang ada di Kabupaten Bojonegoro”, katanya. (Bim/Red)
