SuaraBojonegoro.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat kualitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah yang digelar Selasa (1/9/2026).
Kegiatan monev tersebut dilaksanakan oleh Kasubdit Pemetaan dan Pemetaan Dasar dalam rangka pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Monev menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah berjalan sesuai target sekaligus menghasilkan data pertanahan yang berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap perkembangan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, termasuk kesesuaian antara data spasial dan data administrasi. Berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan juga menjadi bahan evaluasi untuk segera dicarikan solusi.
Selain itu, evaluasi mencakup percepatan pekerjaan pengukuran dan pemetaan, validasi serta quality control data, hingga penyelesaian bidang tanah yang masih menghadapi kendala.
Penguatan koordinasi antarpetugas juga menjadi salah satu fokus dalam monev tersebut. Langkah ini diperlukan agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, terukur dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
PTSL Terintegrasi sendiri tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertipikat tanah. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun basis data pertanahan yang lengkap, akurat dan terintegrasi.
Data tersebut nantinya memiliki peran penting dalam mendukung administrasi pertanahan sekaligus menjadi bagian dari perencanaan tata ruang yang lebih baik.
Melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan PTSL Terintegrasi. Setiap tahapan diharapkan dapat berjalan sesuai standar dan target sehingga memberikan kepastian serta manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dengan data pertanahan yang akurat dan terintegrasi, pelayanan pertanahan diharapkan semakin profesional, transparan dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Lis/Red)
