Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menetapkan 1.065.209 pemilih dalam rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026. Data tersebut mencakup pemilih yang tersebar di 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan di Kabupaten Bojonegoro. Rekapitulasi dilakukan melalui rapat pleno terbuka dengan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Bawaslu, Polres Bojonegoro, Kodim, Bakesbangpol, dan DPMD. Kamis (01/10/2026)
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Bojonegoro, Lilik Mustafidah, mengatakan rekapitulasi menjadi bagian dari rangkaian pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Setelah ada proses pemutakhiran, kemudian koordinasi dengan instansi terkait. Selanjutnya kami lakukan verifikasi, pengelolaan data, dan terakhir dilakukan rekapitulasi yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka,” ujar Lilik.
Dari total pemilih tersebut, sebanyak 529.271 orang merupakan laki-laki, sedangkan 535.938 orang perempuan.
Pada Triwulan III 2026, KPU mencatat tiga jenis perubahan data pemilih. Rinciannya, 15.175 pemilih baru, 8.825 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta 11.843 pemilih yang mengalami perubahan atau perbaikan data.
Menurut Lilik, pemilih baru dalam data tersebut berasal dari warga yang memang masuk sebagai pemilih baru maupun penduduk yang melakukan perpindahan domisili ke Kabupaten Bojonegoro.
“Untuk pemilih baru ada yang memang pemilih baru, kemudian ada juga yang pindah masuk atau pindah domisili,” katanya.
Sedangkan data TMS, lanjut dia, antara lain berkaitan dengan pemilih yang meninggal dunia, pindah keluar daerah, ganda, TNI/POLRI serta data pemilih luar negeri. Dan sebelum rekapitulasi ditetapkan melalui pleno, KPU Bojonegoro juga melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara terbatas terhadap sejumlah data.
“Coklit terbatas itu fokusnya kepada pemilih luar negeri dan pemilih nonaktif,” ujar Lilik.
Setelah proses rekapitulasi selesai, hasilnya dituangkan dalam sejumlah dokumen. Berita acara beserta model rekapitulasi disampaikan kepada peserta rapat pleno terbuka, sedangkan rekap perubahan pemilih dan surat keputusan (SK) disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur.
“Dokumen yang kami terbitkan itu ada berita acara, kemudian berita acara tersebut dilampiri model rekap. Ada juga rekap perubahan pemilih dan SK,” jelasnya.
Untuk mekanisme selanjutnya, rekapitulasi PDPB di tingkat kabupaten/kota dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Sementara pada tingkat provinsi, rekapitulasi dilaksanakan setiap enam bulan.
“Kalau untuk tingkat kabupaten/kota itu setiap tiga bulan sekali. Kalau untuk tingkat provinsi setiap enam bulan sekali,” kata Lilik.
Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses rekapitulasi di tingkat provinsi.
Selain dokumen hasil rekapitulasi, laporan PDPB juga disampaikan kepada instansi yang menjadi peserta rapat pleno. Proses tersebut menjadi bagian dari pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
KPU Bojonegoro akan kembali melakukan pemutakhiran pada periode berikutnya sesuai dengan mekanisme PDPB yang berlaku. (Why/Red)








