Komisi C DPRD Bojonegoro Soroti Angka Kematian Ibu, Realisasi Anggaran Dinkes Ditargetkan 90 Persen

Reporter: Bima Rahmat

SuaraBojonegoro.com – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti tingginya angka kematian ibu (AKI) dan belum optimalnya realisasi anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Evaluasi tersebut menjadi perhatian penting agar anggaran kesehatan ke depan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Sorotan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi C DPRD Bojonegoro bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), direktur rumah sakit daerah, serta anggota Komisi C, Selasa (10/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H., dengan agenda mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2026 sekaligus membahas rencana program dan kebutuhan anggaran 2027.

Saat membuka rapat, Ahmad menegaskan bahwa pembahasan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa dibatasi waktu agar seluruh persoalan dapat dikupas secara mendalam.

“Intinya kita tidak boleh dibatasi waktu,” tegasnya, sembari mempersilakan seluruh peserta menyampaikan materi, saran, kritik, maupun evaluasi.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyampaikan bahwa target pendapatan yang dikelola Dinkes bersama puskesmas mencapai sekitar Rp102,86 miliar. Angka tersebut diproyeksikan masih berpotensi meningkat hingga akhir 2026.

Sementara itu, anggaran belanja setelah perubahan APBD 2026 tercatat sebesar Rp796,297 miliar. Hingga 9 November 2026, realisasinya mencapai Rp511,257 miliar atau sekitar 64,2 persen.

Menurut Ninik, belum optimalnya serapan anggaran dipengaruhi tambahan alokasi melalui perubahan APBD yang cukup besar. Sejumlah kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan.

Baca Juga:  Hari Ini Ada 642 Pasang Calon Pengantin Yang Menikah di Bojonegoro

“Kami sudah sampaikan komitmen ini kepada pimpinan bahwa di Dinas Kesehatan nanti realisasi anggaran minimal 90 persen,” ungkap Ninik.

Ia menambahkan, pekerjaan yang telah dikontrakkan ditargetkan rampung pada 14 Desember 2026. Selanjutnya, penyelesaian administrasi dan pembayaran ditargetkan tuntas hingga akhir Desember.

Angka Kematian Ibu Lampaui Target

Di luar persoalan serapan anggaran, capaian indikator kesehatan menjadi perhatian serius. Hingga periode pelaporan 2026, angka kematian ibu tercatat sebanyak 7 kasus. Jumlah tersebut melampaui target maksimal yang ditetapkan sebanyak 5 kasus.

Kondisi ini membutuhkan evaluasi mendalam, terutama terkait faktor penyebab kematian ibu serta efektivitas penanganan kegawatdaruratan maternal di lapangan.

Ninik juga mengungkapkan bahwa angka ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) masih berada di kisaran 14 persen. Padahal, angka yang diharapkan sekitar 10 persen.

Tingginya kasus KEK berpotensi meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah, memicu stunting, hingga menimbulkan komplikasi kehamilan.

“Kalau itu belum bisa ditekan, maka risiko untuk menjadi stunting juga tinggi. Begitu bayi lahir dengan berat badan rendah, kemungkinan untuk tumbuh menjadi balita sehat juga lebih sulit,” jelasnya.

Menurut Ninik, persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Faktor sosial, termasuk pernikahan usia dini, turut memengaruhi kondisi kesehatan ibu dan anak. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor mulai pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, keluarga, hingga seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga:  Mundurnya Pembangunan TPT di Brabowan Karena Diminta Masyarakat, Agar Tak Menganggu Saat Panen

Data Stunting Jadi Catatan

Sementara itu, sejumlah indikator kesehatan lainnya menunjukkan capaian yang cukup baik. Angka stunting berdasarkan hasil pengukuran lapangan tercatat 1,77 persen, lebih rendah dibandingkan target 1,97 persen.

Angka kematian bayi tercatat 25 kasus dari batas maksimal 75 kasus. Indeks Keluarga Sehat mencapai 0,81, melampaui target 0,70.

Namun, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih berada di angka 85,75, di bawah target 88 sehingga masih memerlukan perbaikan.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi C juga menyoroti adanya perbedaan angka stunting antara hasil pengukuran lapangan sebesar 1,77 persen dengan hasil survei rujukan yang berada di kisaran 12 persen.

Perbedaan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan secara transparan, terutama menyangkut metode pengukuran, periode pendataan, dan cakupan populasi. Kejelasan data menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan kebijakan maupun alokasi anggaran.

Melalui pembahasan RAPBD 2027, Komisi C DPRD Bojonegoro berharap perencanaan anggaran kesehatan tidak hanya berorientasi pada besarnya alokasi dan persentase serapan. Lebih dari itu, program yang disusun harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam menekan angka kematian ibu, mengurangi risiko stunting, serta meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. (Bim/red)