Reporter : Bima Rahmat
SUtara Bojonegoro.com – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro resmi memiliki nahkoda baru. Pengurus masa bakti 2025–2030 dilantik pada Senin (27/10/2025) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, dalam sebuah acara bertema “PPDI Bergerak, Satukan Langkah, Bulatkan Tekad Mewujudkan Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.”
Acara penting ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda lengkap, termasuk Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Kapolres AKBP Afrian Setya Permadi, Dandim 0813 Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, Ketua Bawaslu Handoko Sosro Hadi Wijoyo, serta ratusan perangkat desa. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga hadir, diwakili oleh Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagyo.
Dalam sambutannya, Ketua PPDI Jawa Timur, Sutoyo Muslih, menegaskan posisi sentral organisasi ini. Ia mengingatkan bahwa PPDI adalah satu-satunya organisasi yang memperjuangkan kepentingan perangkat desa, bahkan menjadi bagian dari perjuangan lahirnya Undang-Undang Desa.
Sutoyo menekankan pentingnya sinergi dan kebersamaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Senada, Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo menyampaikan selamat atas pelantikan tersebut, sembari mengingatkan peran krusial PPDI. “PPDI merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya, menekankan kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan profesionalisme agar PPDI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan provinsi.
Ketua terpilih PPDI Bojonegoro, Rahmad Basuki, menyampaikan komitmen kuatnya. Ia berjanji akan memperkuat peran perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa dan siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju dan sejahtera.
Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono menutup rangkaian sambutan dengan apresiasi tinggi sekaligus pesan tegas. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan profesionalisme.
”Kita ini pelayan publik, pelayan masyarakat. Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah,” tegas Bupati Wahono.
Bupati kemudian mengingatkan pentingnya kewajiban perangkat desa, khususnya dalam hal akurasi data penerima bantuan sosial.
“Kalau tadi ketua PPDI Jawa Timur menyampaikan Haknya, di sini saya akan menyampaikan kewajiban perangkat desa,” ujarnya. “Kalau ada warga yang memang tergolong kurang mampu, tulis sesuai kenyataan. Tapi kalau sudah mampu, jangan tetap dicatat hanya karena faktor kedekatan atau hubungan keluarga,” tegas Bupati. Ia mengingatkan bahwa program pemerintah tidak akan tepat sasaran jika data dari bawah tidak akurat.
Pelantikan pengurus PPDI Bojonegoro periode 2025–2030 ini diharapkan menjadi momentum baru bagi seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, meningkatkan kapasitas, serta mewujudkan pemerintahan desa yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan. (Bim/red).
