Reporter : Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Menanggapi adanya sorotan Masyarakat dari berbagai elemen yang mengkritisi adanya Tunjangan Perumahan dan juga Tunjangan Transpotasi bagi anggota dan pimpinan DPRD Bojonegoro, salah satu Anggata DPRD Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan justru mempertanyakan kenapa Peraturan Bupati (Perbup) diterbitkan ditengah Pandemi Covid 19.
Natasha Devianti, salah anggota Komisi C DPRD Bojonegoro yang mempertanyakan munculnya Perbub nomor 24 Tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 ini, saat dihubungi media ini, “Saya sangat menyayangkan langkah Bupati yang mengeluarkan Perbup terkait tunjangan Kenaikan Tranpostasi dan Perumahan ditengah Pandemi, sehingga terkesan sangat tidak tepat di moment seperti ini,” Ujar Natasha. Jum’at (29/5/2020).
Padahal menurut Natasha, bahwa pengajuan Kenaikan tunjangan dan prosesnya sudah dilakukan sejak lama yaitu pada tahun 2019, lalu yang menjadi pertanyaan kenapa Disaat pandemi dikala masyarakat menghadapi kondisi kesulitan ekonomi dan sosial di tengah Pandemi Covid 19 ini.
Berita Terkait: https://suarabojonegoro.com/berita/2020/05/28/ha-ditengah-pandemi-covid-19-tunjangan-anggota-dewan-bojonegoro-naik
Natasha juga mempertanyakan terkait kenapa Bupati Bojonegoro mengeluarkan Perbup tentang kenaikan Tunjangan Perumahan dan Transpotasi, pada saat waktu yang tidak tepat karena masyarakat dilanda wabah Corona dan Natasha juga mempertanyakan ada apa dengan Bupati.
Kebijakan Bupati Bojonegoro yang mengeluarkan Perbup kenaikan Tunjangan Perumahan dan Transpotasi bagi anggota DPRD Bojonegoro menuai kontroversi di kalangan masyarakat, bahkan beberapa masyarakat menilai sangat tidak pantas di tengah pandemi dimana masyarakat sedang kesusahan namun ada kebijakan Perbup kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
Berita Terkait: https://suarabojonegoro.com/berita/2020/05/28/tunjangan-naik-tak-masalah-jika-sesuai-appraisal-dprd-harus-tinggatkan-kinerja
“Appraisal kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Bojonegoro memang sudah diajukan sejak lama, dari tahun lalu. Dan memang tidak ada yang menyalahi aturan, semua sudah sesuai dengan regulasi,” Kata Politis Perempuan yang juga Offroader ini.
Berita Terkait : https://suarabojonegoro.com/berita/2020/05/28/tunjangan-dprd-bojonegoro-naik-jangan-menari-diatas-punggung-rakyat
Hingga saat ini, masih kata Natasha, masyarakat bahwa masih dihadapkan pada situasi sulit pandemi Covid-19. Imbas wabah begitu sangat di rasakan oleh semua warga, pemerintahan saja masih kewalahan menata kondisi anggarannya. Berbagai terobosan dilakukan dalam usaha menangani pandemi yang masih saja belum mau beranjak pergi, namun tiba tiba Bupati mengeluarkan Perbup yang menjadi kontroversial di Masyarakat. (Sas*)
