Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai semakin menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Menurut Agus Susanto Rismanto mantan anggota DPRD Bojonegoro, kelompok masyarakat kelas menengah yang tidak menggunakan fasilitas subsidi energi tetap ikut merasakan dampak kenaikan biaya hidup. Sabtu (13/06/2026)
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ris itu, masyarakat kelas menengah tidak menggunakan BBM maupun energi bersubsidi, sehingga setiap kenaikan harga energi langsung berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga.
“Sebagai masyarakat kelas menengah, selama ini kami tidak pernah memakai BBM maupun listrik bersubsidi. Ketika Pertamax naik, kami juga menggunakan elpiji nonsubsidi dan listrik 1.300 VA. Artinya, kami tidak menikmati subsidi, tetapi tetap merasakan dampak kenaikan biaya,” ujar Gus Ris.
Tekanan ekonomi semakin terasa karena kenaikan harga tersebut terjadi bersamaan dengan momentum tahun ajaran baru sekolah. Pada periode ini, masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk kebutuhan pendidikan anak, seperti buku, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.
“Bagi masyarakat yang anaknya masuk sekolah, setiap tahun ajaran baru pasti ada kebutuhan tambahan. Ini cukup menekan, sementara banyak masyarakat kelas menengah merupakan wirausaha atau pelaku usaha yang kondisi ekonominya belum sepenuhnya pulih,” jelasnya.
Gus Ris menilai kondisi perekonomian saat ini masih belum menunjukkan pemulihan yang kuat. Aktivitas perdagangan di sejumlah pasar konvensional masih cenderung sepi, sementara sektor pertanian juga menghadapi berbagai persoalan akibat gangguan hama serta meningkatnya biaya produksi, terutama harga pupuk dan pestisida nonsubsidi.
“Kondisi petani juga sedang tidak mudah. Banyak yang mengalami penurunan hasil panen, sementara biaya produksi meningkat. Semua faktor ini membuat masyarakat semakin terbebani,” katanya.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat kelas menengah mulai melakukan penyesuaian pengeluaran. Beberapa kebutuhan nonprioritas mulai dikurangi, seperti belanja harian, kegiatan wisata, hingga hiburan keluarga. Kenaikan harga merupakan kondisi yang harus dihadapi masyarakat. Namun, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.
“Kenaikan harga adalah realitas yang harus dihadapi. Namun pemerintah harus memberikan solusi, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dan menggairahkan ekonomi agar pendapatan masyarakat ikut meningkat,” tegasnya.
Khusus Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Gus Ris berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat perputaran ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemerintah daerah harus mendorong agar uang berputar di masyarakat. Ketika pembangunan berjalan dan APBD cepat terserap, maka aktivitas ekonomi juga akan bergerak,” tambahnya.
Selain mempercepat serapan anggaran, Gus Ris juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap belanja yang dinilai kurang produktif. Menurutnya, efisiensi anggaran perlu dilakukan agar belanja pemerintah lebih banyak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Belanja yang tidak efisien, termasuk perjalanan dinas dan belanja tidak langsung, perlu dikurangi jika memang masih bisa dievaluasi. Anggaran harus lebih diarahkan untuk kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Mantan anggota legislatif Bojonegoro itu juga menyoroti serapan APBD yang hingga pertengahan tahun masih perlu mendapat perhatian. Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mempercepat pelaksanaan program agar pembangunan segera berjalan.
“Semakin cepat APBD terserap dan pembangunan dilaksanakan, maka semakin banyak uang yang berputar di Bojonegoro. Ini bisa membantu mengurangi beban masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Why/Red)
