ADVOKAT BUKAN KEBAL HUKUM, SIAPA YANG MENILAI “IKTIKAD BAIK”?

RAHMAT AMINUDIN UJI PASAL 149 AYAT (2) KUHAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI

 

Jakarta, 25 September 2026 — Frasa “dengan iktikad baik” dalam Pasal 149 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kini diuji di Mahkamah Konstitusi.

 

Pengujian diajukan Rahmat Aminudin, S.H. dan telah terdaftar pada 22 September 2026 dengan Nomor Perkara 353/PUU-XXIV/2026.

 

Persoalannya sederhana, tetapi mendasar:

 

«Jika iktikad baik menjadi syarat perlindungan Advokat, siapa yang menilainya, apa parameternya, dan bagaimana mekanismenya?»

 

BUKAN MEMINTA KEKEBALAN

 

Rahmat Aminudin menegaskan, permohonan ini bukan permintaan agar Advokat kebal hukum.

 

Advokat tetap tunduk pada hukum dan Kode Etik. Namun, ketika suatu tindakan dilakukan dalam menjalankan profesi, harus ada batas yang jelas antara tindakan profesional, pelanggaran etik, dan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Baca Juga:  MELURUSKAN PERSEPSI NABI MUHAMMAD SAW, ISTRINYA BANYAK

 

Tanpa parameter yang jelas, frasa “dengan iktikad baik” berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan batas perlindungan profesi.

 

DEWAN KEHORMATAN: UJI ASPEK PROFESINYA

 

Pemohon mendorong agar ketika dugaan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan profesi, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tempat Advokat bernaung memiliki posisi dalam pemeriksaan awal aspek etik.

 

Bukan untuk menghalangi penegakan hukum.

 

Bukan pula untuk memberikan imunitas.

 

Melainkan untuk memastikan terlebih dahulu di mana batas persoalan etik profesi dan di mana dimulainya pertanggungjawaban hukum.

 

SATU PERTANYAAN KONSTITUSIONAL

 

Perkara 353/PUU-XXIV/2026 pada akhirnya membawa satu pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi:

 

«“Ketika undang-undang memberikan perlindungan kepada Advokat yang bertindak dengan iktikad baik, siapa yang menentukan iktikad baik itu?”»

 

Advokat tidak meminta kebal hukum. Advokat meminta kepastian hukum.

Baca Juga:  Misi Suci Prajurit di Perbukitan Cianjur

 

Kepastian mengenai siapa yang menilai, apa ukurannya, dan melalui mekanisme apa penilaian tersebut dilakukan.

 

PEMOHON DAN KUASA HUKUM

 

Pemohon:

Rahmat Aminudin, S.H., Advokat, Jakarta.

 

Nomor Perkara: 353/PUU-XXIV/2026

Pendaftaran: 22 September 2026

Objek: Pasal 149 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

 

Kuasa Hukum:

 

1. Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

2. Dr. Desnadya Anjani Putri, S.H., S.IKOM., M.H.

3. Andreas Sapta Finady, S.H., M.H.

4. Diah Damayanti, S.H., M.H.

5. Lasden Luther Sihotang, S.H., S.E., M.Ak., M.H.

6. Abilio J.V.C. Fernandes Da Silva, S.H., M.H.

7. Bansawan, S.H.

 

Seluruh penerima kuasa merupakan Advokat dan anggota Perhimpunan Ahli Hukum Konstitusi (PAHK).