Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Pemerataan distribusi air irigasi menjadi salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto, di Desa Dander, Kecamatan Dander, Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Masjid Al Birru Pertiwi tersebut, warga Daerah Pemilihan (Dapil) I juga menyampaikan sejumlah kebutuhan sektor pertanian, mulai dari bantuan sarana produksi hingga pengadaan alat dan mesin pertanian untuk menunjang aktivitas petani.
Reses masa sidang ketiga itu diikuti ratusan peserta. Hadir pula Aan Ainur Rofiq, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Jawa Timur, KH Bardam Abd Nasir selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwar, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Dander, serta undangan lainnya.
Sigit mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas selama menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, masa sidang ketiga merupakan agenda terakhir dalam satu tahun masa sidang. Karena itu, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat perlu dicatat dan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Ini masa sidang terakhir. Kita manfaatkan untuk silaturahmi sekaligus evaluasi kinerja anggota DPRD dan menampung aspirasi. Cukup banyak aspirasi masyarakat yang harus kita perhatikan,” ujar Sigit.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah ketimpangan pembagian air irigasi antara petani di wilayah hulu dan hilir. Warga menilai, pasokan air belum terdistribusi secara merata sehingga petani yang berada di bagian hilir terkadang kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah.
Sigit mengungkapkan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui imbauan, tetapi membutuhkan aturan yang dapat menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan sumber daya air.
“Pembagian air, yang di bawah tidak kebagian, sementara yang di atas egois. Itu sudah kita bahas. Jadi nanti harus ada regulasi yang memayungi tentang tata kelola air,” jelasnya.
Ia berharap, adanya regulasi tata kelola irigasi dapat memberikan kepastian pembagian air bagi seluruh petani, sehingga kebutuhan lahan pertanian di wilayah hulu maupun hilir bisa diperhatikan secara adil.
Selain persoalan pertanian, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Aan Ainur Rofiq menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari upaya partai untuk mengingatkan kader yang duduk di lembaga legislatif agar menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan anggota dewan dalam menerima masukan masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak harus menunggu agenda reses karena masyarakat dapat menghubungi wakil rakyat melalui berbagai saluran yang tersedia.
“Anggota dewan harus selalu terbuka menerima usulan masyarakat. Bukan hanya saat reses, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi melalui rumah aspirasi, kantor dewan, maupun kantor DPD Golkar Bojonegoro agar aspirasi bisa tersalurkan,” ungkap Aan.
Aan juga menjelaskan bahwa tidak semua persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan melalui kewenangan pemerintah kabupaten. Beberapa di antaranya membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut, terutama menyangkut kebutuhan sarana pertanian dan pembenahan tata kelola distribusi air irigasi di wilayah Dapil I Bojonegoro.
Melalui reses, komunikasi antara masyarakat dan anggota legislatif diharapkan tidak berhenti pada penyampaian usulan, tetapi berlanjut pada upaya memperjuangkan aspirasi sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku. (Why/Red)








