Luas Hutan Kelola Perhutani Bojonegoro Menyusut 15.400 Hektare, Kini Tersisa 34.600 Hektare

Reporter : Moch Arifianto

SuaraBojonegoro.com – Luas kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro mengalami penyusutan sekitar 15.400 hektare. Dari sebelumnya mencapai kurang lebih 50.000 hektare, kini luas wilayah kelola Perhutani tersisa sekitar 34.600 hektare.

 

Pengurangan luas wilayah kelola tersebut terjadi menyusul penetapan sejumlah kawasan hutan sebagai Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KDPK). Melalui kebijakan ini, sebagian kawasan yang sebelumnya berada dalam pengelolaan Perhutani beralih kewenangan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan.

 

Administrator Perhutani KPH Bojonegoro, Slamet Juwanto, menjelaskan bahwa penyusutan luas wilayah kelola tersebut bukan disebabkan oleh kerusakan atau hilangnya kawasan hutan, melainkan perubahan status dan kewenangan pengelolaan.

 

Di Kabupaten Bojonegoro, kawasan yang masuk dalam penetapan KDPK tersebar di sejumlah wilayah. Selain di wilayah KPH Saradan, khususnya Kecamatan Sekar, kawasan KDPK di wilayah KPH Bojonegoro mencakup sejumlah wilayah BKPH Mlambangan, RPH Deling, BKPH Bubulan, RPH Tlotok, hingga RPH Pragelan Utara.

Baca Juga:  Seluruh Kelompok Tani Hutan di Bojonegoro Siap Amankan Kemen LHK No. 287/2022 Tentang KHDPK

 

Sebagian wilayah BKPH Ndeling juga masuk dalam penetapan tersebut. Total luas kawasan yang diperkirakan masuk KDPK di wilayah tersebut mencapai sekitar 2.500 hektare.

 

Dalam pemanfaatannya, kawasan KDPK memiliki ketentuan komposisi tanaman yang harus dipenuhi. Sebanyak 50 persen dialokasikan untuk tanaman kayu, 30 persen tanaman buah-buahan, dan 20 persen untuk tanaman pangan.

 

Khusus untuk alokasi tanaman pangan, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat yang telah mengantongi izin. Meski demikian, pemanfaatannya tetap harus mengikuti ketentuan penanaman serta memperhatikan kelestarian fungsi kawasan hutan.

 

Seiring perubahan status pengelolaan tersebut, tanggung jawab Perhutani terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai KDPK juga beralih. Termasuk dalam hal rehabilitasi dan reboisasi, kewenangan serta tanggung jawab berada pada pihak yang ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut.

Baca Juga:  Dugaan Pencurian Kayu Jati, Suginanto Akhirnya Diselesaikan Lewat Restorative Justice

 

Berkurangnya luas wilayah kelola Perhutani ini membawa perubahan dalam tata kelola kehutanan di Bojonegoro. Kejelasan pembagian kewenangan, pengawasan, hingga tanggung jawab pemeliharaan kawasan menjadi hal penting agar pengelolaan hutan tetap berjalan sesuai ketentuan.

 

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan kawasan KDPK juga diperlukan agar aktivitas masyarakat maupun pengelolaannya tidak mengabaikan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga ekosistem.

 

Dengan demikian, meskipun luas kawasan yang dikelola Perhutani mengalami pengurangan, upaya menjaga kelestarian hutan di Bojonegoro tetap membutuhkan koordinasi dan pengawasan dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan. (Rif/Red)