Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 menemukan adanya pengadaan barang dan jasa serta belanja modal peralatan mesin melalui E-Katalog yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp605.425.228,65, Selasa (10/11/2026).
Temuan No. 10 LHP BPK ini mencuat di tengah tren penurunan belanja Pemkab Bojonegoro. Pada Tahun 2025, realisasi Belanja Barang dan Jasa tercatat Rp1,35 triliun atau 81,55% dari anggaran, turun 5,08% dari tahun 2024. Sementara Belanja Modal Peralatan dan Mesin hanya terealisasi Rp161,4 miliar atau 71,22% dari anggaran, anjlok 42,57% dibanding tahun sebelumnya. Di tengah efisiensi tersebut, BPK justru menemukan kelebihan pembayaran e-katalog sebesar Rp605,4 juta yang tidak sesuai ketentuan.
Berdasarkan hasil uji petik BPK pada proses perencanaan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak pengadaan melalui e-katalog, ditemukan tiga permasalahan utama pada Dinas Kesehatan dan jajarannya.
BPK menemukan indikasi penggunaan perangkat yang sama dalam akses akun E-Katalog antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia berinisial CV AM. Melalui fitur pengawasan INAPROC (Indonesia National Procurement Portal), tercatat ada kesamaan IP Address antara akun PPK dan akun penyedia CV AM pada 46 pesanan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bubulan.
Dalam pemeriksaan, PPK Dinas Kesehatan mengakui bahwa sebelum pelaksanaan pemesanan, PPK telah mengetahui Direktur CV AM merupakan istri dari Sdr MAW yang merupakan ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. PPK tidak dapat menunjukkan adanya pertimbangan tertulis atau dokumentasi yang membuktikan pemilihan penyedia dilakukan secara independen dan bebas dari potensi benturan kepentingan (conflict of interest).
Bahkan, PPK juga tidak memanfaatkan fitur mini kompetisi dalam katalog elektronik untuk memperoleh harga terbaik.
Temuan kedua, PPK tidak membuat referensi atau pendukung kewajaran harga. BPK mencatat ada 87 paket pengadaan Tahun 2025 dengan penyedia CV AM senilai Rp1.030.699.489,00 (sebelum PPN) yang tidak didukung kertas kerja referensi harga dari sumber lain seperti katalog penyedia lain, harga pasar, atau pengadaan sejenis sebelumnya.
Pengadaan tersebut tersebar di dua Perangkat Daerah dan sembilan unit kerja di bawah Dinas Kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan, Kelurahan Kepatihan, Puskesmas Bubulan, Puskesmas Dander, Puskesmas Gunungsari, Puskesmas Kapas, Puskesmas Margomulyo, Puskesmas Sekar, Puskesmas Sukosewu, Puskesmas Tanjungharjo, dan Puskesmas Temayang.
Pemilihan harga dilakukan langsung pada produk yang tersedia di e-katalog tanpa disertai analisis kewajaran harga secara tertulis. PPK hanya memastikan harga yang dipesan tidak melampaui harga satuan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Hasil pemeriksaan fisik atas enam pesanan pada Dinas Kesehatan menunjukkan ada barang yang tidak dikirim dan ketidaksesuaian jumlah/volume serta spesifikasi.
Berdasarkan Tabel 13 LHP, terdapat tiga item barang yang tidak ada atau tidak dikirim senilai Rp26.102.500,00 dan delapan item barang yang spesifikasinya tidak sesuai pesanan senilai Rp144.820.749,00.
Beberapa item yang dicatat BPK antara lain Tabung LPG 14 Kg, Sprei Linen Waterproof Pasien, Tempat Sampah Jumbo, Tempat Sampah Injak Stainless, Trolley Kebersihan Janitor, Plastik Klip, Handy Talky, Alat Komunikasi Intercom, Sound System, dan Tabung APAR 3 Kg.
Dari hasil permintaan keterangan yang tertulis dalam LHP BPK, Direktur CV AM menyampaikan bahwa CV AM tidak memiliki gudang dan stok barang atas barang-barang yang ditayangkan di e-katalog. Setelah ada pesanan masuk, CV AM hanya melakukan pembelian dari toko lokal atau online marketplace kemudian mengirimkannya sesuai alamat tujuan.
Setelah dilakukan konfirmasi dan perhitungan ulang, BPK menghitung terdapat selisih kelebihan pembayaran atas pemesanan barang oleh dua Perangkat Daerah dan sembilan unit kerja kepada CV AM sebesar Rp605.425.228,65.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46 Tahun 2025 Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11, serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
BPK menilai kondisi ini disebabkan PA/KPA pada Dinas Kesehatan, Puskesmas terkait, dan Kelurahan Kepatihan belum optimal melakukan pengawasan, serta PPK tidak berupaya mendapatkan harga dan barang terbaik dengan menyusun kertas kerja terlebih dahulu.
Akibatnya, potensi Dinas Kesehatan, Puskesmas terkait, dan Kelurahan Kepatihan tidak mendapatkan harga dan barang terbaik, serta proses verifikasi dan pengendalian pertanggungjawaban belanja menjadi tidak memadai dan berisiko penyalahgunaan keuangan daerah.
Atas permasalahan tersebut dalam LHP BPK, Bupati Bojonegoro menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
BPK merekomendasikan Bupati Bojonegoro agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas terkait, dan Lurah Kepatihan selaku PA/KPA supaya membuat surat pernyataan akan melakukan pengawasan atas pengadaan barang/jasa melalui e-katalog, serta menginstruksikan PPK dalam pengadaan menyusun kertas kerja yang memuat analisis kewajaran harga dan spesifikasi yang memadai, serta memastikan penyedia yang dipilih memiliki kapasitas dan keandalan.
Dalam LHP disebutkan, atas selisih kelebihan pembayaran tersebut, Direktur CV AM telah mempertanggungjawabkan dengan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Daerah dan Kas BLUD masing-masing Puskesmas seluruhnya sebesar Rp605.425.228,65 pada tanggal 11 Mei 2026.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, media ini belum mendapatkan jawaban konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro terkait temuan tersebut. (Why/Red)








