SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menargetkan daerahnya sebagai lumbung pangan. Ada empat pilar pangan yang terus diperkuat untuk mewujudkan ketahanan pangan di Bojonegoro.
Bupati Setyo Wahono mengatakan, empat pilar pangan yang digarap Bojonegoro sekarang ini meliputi ketersediaan, akses, kemanfaatan dan stabilitas.
Bupati Wahono menjelaskan, ketersediaan pangan ini penting untuk memastikan pasokan makanan cukup secara jumlah, mutu, dan sebaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Karena itu kami terus meningkatkan pembangunan infratsruktur pertanian, memberikan bantuan alsintan, mencukupi kebutuhan pupuk, memberikan bantuan bibit padi unggul yang tahan musim kemarau, memperluas lahan pertanian, dan mengembangkan sumber pangan alternatif,” tuturnya.
Pemkab Bojonegoro, lanjut Bupati Wahono, juga terus berupaya mempermudah akses pangan bagi masyarakat. Melalui program penguatan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga harga kebutuhan pokok, serta menjaga rantai pasok dan membangun sarana infrastruktur untuk memudahkan masyarakat menjangkau sumber pangan dengan mudah.
“Kami juga telah membentuk BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri. BUMD ini telah berkerja untuk mengoptimalkan rantai pasok untuk menekan kehilangan hasil panen dan memastikan distribusi aman sampai ke masyarakat,” tandas adik Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Pratikno ini.
Bupati Wahono berharap semua pihak berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan di Bojonegoro. Mulai dari hulu hingga hilir.
Direktur Utama BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri, M. Choirul Huda menambahkan, ada masalah penting yang perlu diperhatikan dalam foodloss atau kehilangan pangan di hulu. Persoalan ini terjadi diantaranya karena tidak sesuainya cara tanam, panen dan mengolah gabah.
“Untuk menghindari ini diperlukan edukasi, pendampingan, dan penerapan teknologi agar bisa mengurangi gabah yang terbuang, dan tetap berkwalitas,” sambungnya dikonfrontir terpisah.
Menurut Choirul, masalah ketahanan pangan lainnya yang dihadapi sekarang ini adalah foodwaste atau pemborosan pangan di hilir. Permasalahan ini terjadi karena perilaku masyarakat yang sering kali tidak menghabiskan makanan.
Menurutnya, pemborosan makanan bukan sekadar masalah sepele. Karena tidak hanya berdampak terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya, tetapi juga berkontribusi pada ketersediaan pangan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Bisa dibayangkan, sisa makanan dalam sehari dikali sekian juta orang. Sudah berapa ton stok pangan kita yang terbuang sia-sia. Itu dalam sehari, kalau setahun sudah berapa,” bebernya.
Untuk itu, Choirul mendorong adanya gerakkan pengurangan pemborosan pangan melalui edukasi kepada masyarakat. Langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain merencanakan belanja sesuai kebutuhan, menyimpan pangan dengan benar, mengolah bahan pangan secara optimal, mengambil makanan secukupnya, serta memanfaatkan kembali pangan yang masih layak konsumsi secara aman.
“Ini harus ada semangat bersama. Karena sampah makanan Indonesia terbesar sedunian nomor 2 setelah Arab Saudi,” tegasnya.
Choirul menambahkan, BUMD Bojonegoro bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah melaksanakan sejumlah program pangan untuk menghentikan foodloss di hulu dan foodwaste di hilir. Diantaranya kontrak farming, pengelolaan terintegrasi minimal 20 hektar satu hamparan untuk mengurangi biaya produksi, penerapan teknologi panen dan teknologi pengelolaan hasil panen.
“Kita telah berkoordinasi dengan DKPP dan petugas penyuluh lapangan untuk melaksanakan program itu, agar foodloss dan foodwaste bisa diminimalisir,” pungkasnya. (Red/Lis)
